Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebaiknya membatalkan pengangkatan Dato Sri Tahir sebagai penasihatnya. Melibatkan bos Mayapada Group ini ke dalam urusan internal militer akan merusak citra TNI. Ia jelas seorang pengusaha, bukan ahli atau berpengalaman militer yang pantas didengar nasihatnya.

Asvi Warman Adam,
Sejarawan LIPI

Penghapusan Kementerian Agama hampir mustahil bila didasarkan pada Undang-Undang Kementerian Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, pembubarannya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ada rumor bahwa akan ada penggantian namanya menjadi Kementerian Urusan Haji, Zakat, dan Wakaf, yang itu pun sudah dibantah oleh presiden terpilih Joko Widodo.

JAKARTA - Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, pemerintah daerah bakal meraup Rp 120 miliar setahun dari pendapatan parkir elektronik (e-parkir) atau parking meter. Pendapatan ini jauh lebih besar dibanding setoran parkir konvensional. "Pendapatan dari parkir konvensional melalui juru parkir ke kas daerah hanya Rp 26 miliar per tahun," ujarnya kemarin.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bertekad menyelesaikan masalah di PT Merpati Nusantara Airlines sebelum lengser. Ia menyatakan telah menemukan ide untuk mengentaskan kesulitan maskapai penerbangan yang telah berhenti beroperasi sejak Februari lalu itu. "Saya tak berani berjanji, tapi insya Allah selesai," ujarnya kemarin.

Gugatan perceraian dan harta bersama dapat dilakukan bersamaan atas tindakan KDRT. Apa proses yang harus diperhatikan?  

Lain hal di luar Jawa, cawe-cawe sudah menjadi bahasa gaul yang lebih banyak memberikan stigma negatif.

Pada Senin, 29 Mei 2023. Jokowi mengatakan jika dirinya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang guna kepentingan bangsa. Bukan kali pertama Jokowi mengatakan hal ini pada selasa 2 Mei 2023, presiden Jokowi juga pernah mengucap kata cawe-cawe saat mengadakan pertemuan di Istana Negara dengan 6 ketua umum partai politik pendukungnya, kecuali Nasdem.

Apakah cawe-cawe ini untuk kepentingan negara atau justru kepentingannya sendiri?

Perlakuan istimewa untuk Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kasus pencemaran nama.