Koalisi partai politik pendukung Anies Baswedan belum bulat. Masih berkutat soal calon pendamping.

Gerindra-PKB membentuk sekretariat bersama. Masih terbuka peluang tokoh dari partai lain yang elektabilitasnya tinggi. 

Meski kontroversial, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa direstui Istana dan PDIP. Rentan jadi alat pada tahun politik.

Ide memperpanjang masa jabatan kepala desa membahayakan demokrasi. Memicu penyalahgunaan wewenang dan korupsi. 

Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 tersisa sembilan bulan. Belum ada koalisi partai yang terbentuk. 

Ridwan Kamil berlabuh ke Partai Golkar. Rencana lama mendongkrak posisi tawar di koalisi dan merebut suara di Jawa Barat.

Setelah bergabung, Ridwan Kamil bertugas mendulang suara untuk Golkar di Jawa Barat. Ada agenda mengusung Emil sebagai cawapres.

Kans Ganjar Pranowo diperkirakan menguat di lingkup internal PDIP. Dipengaruhi tingginya elektabilitas dan dukungan partai lain.

Hasil kajian Bawaslu menunjukkan tingkat kerawanan tertinggi pada Pemilu 2024 berada di DKI Jakarta. Berbeda pada Pemilu 2019, tingkat kerawanan tertinggi justru berada di Papua Barat.

Para politikus sudah saling melempar tuduhan. Bahkan dengan kosakata yang sangat tidak terdidik di media sosial, lalu dikutip media online tanpa dimintai konfirmasi lagi. Seharusnya ada penyeimbang.

Dua kandidat potensial dalam pemilihan presiden 2024, Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo, menghadapi batu sandungan. Safari politik Anies di sejumlah daerah mulai terganjal. Sedangkan laju kenaikan elektabilitas Ganjar melambat akibat ketidakpastian sikap PDIP.

Kemampuan Ganjar Pranowo menaikkan elektabilitas dinilai terimpit oleh sikap PDIP. Relawan bergerak untuk merawat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Safari politik Anies Rasyid Baswedan terganjal di sejumlah daerah. Ada kesamaan pola penolakan sekaligus kejanggalan.

Koalisi Indonesia Bersatu dikabarkan menjajaki opsi untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Rencana baru yang disebut-sebut tak lepas dari cawe-cawe Istana Negara ini dianggap penuh aral. 

Pengerahan massa pendukung Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno menuai kontroversi. Presiden sepatutnya netral dalam pemilihan presiden 2024.

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS dikabarkan menemui kebuntuan untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden 2024. Tak kunjung adanya kepastian sosok calon pendamping Anies Baswedan makin berisiko.

Bagaimana kemungkinan koalisi partai politik Pemilu 2024 akan terbentuk?

Para kandidat calon presiden yang berlatar belakang tentara berpotensi dilirik partai politik pada Pemilihan Umum 2024. Organisasi masyarakat sipil mengingatkan potensi penyalahgunaan pengerahan anggota TNI untuk kepentingan Pemilu 2024.

Setelah Prabowo dan Andika, giliran Moeldoko yang meramaikan kontestasi pemilihan presiden 2024. Ada lobi NasDem mendekati Moeldoko.

Presiden Joko Widodo kembali mengumbar isyarat dukungan kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Dianggap sebagai upaya bermain di banyak kaki.

Agenda deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh NasDem, PKS, dan Demokrat bakal gagal terlaksana pada 10 November. Ada upaya menggembosi PKS agar tak menyokong mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Koalisi Indonesia Bersatu mengklaim tak akan tergesa-gesa mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024. Disebut-sebut menawarkan jabatan di kabinet kepada partai oposisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewajiban menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dalam pencalonan presiden dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran kampanye. Presiden Joko Widodo didesak segera mencopot menteri yang berniat maju dalam pemilihan presiden 2024.

Hakim konstitusi Saldi Isra punya alasan berbeda atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden tak perlu mundur dari jabatannya. Masa lame duck di pemerintahan bisa mencapai enam sampai delapan bulan.

Sejumlah pengamat politik dan hukum menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri tak perlu mundur saat menjadi calon presiden atau wakil presiden rentan disalahgunakan sebagai ajang promosi diri. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas negara hingga memobilisasi pegawai untuk kepentingan elektoral. Putusan MK memihak kekuasaan dan partai politik.

Berbagai mudarat akan muncul setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri tak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2024. Para pegiat mendesak KPU membuat aturan rinci dan ketat.

Sejumlah menteri Jokowi diduga sibuk memoles diri agar partai mengusungnya sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Jabatan menteri berpeluang disalahgunakan untuk mendongkrak elektabilitas.

PDIP menertibkan seluruh kadernya yang mencoba bermanuver menjelang pemilihan presiden 2024 sebelum Ketua Umum bersikap. Sanksi berbeda diberikan kepada kader.

PDIP menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo karena menyatakan kesiapan menjadi calon presiden. Friksi lama di lngkup internal PDIP ini dianggap justru berpotensi mendongkrak elektabiltias dan kans Ganjar yang dilirik partai lain.

Setelah menyatakan siap maju sebagai calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tersandera oleh masalah berbeda. Alih-alih mendapat restu, Ganjar malah "disetrap" karena dianggap mendahului titah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Anies masih diganduli beda usulan calon pendamping dari partai pendukung.

Pengurus pusat PDIP memanggil Ganjar Pranowo untuk mengklarifikasi pernyataannya soal siap menjadi calon presiden. Dukungan kepada Ganjar berlanjut di pengurus daerah dan partai lainnya.

Suara akar rumput di dua partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu, yakni PAN dan PPP, disebut-sebut mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Ada pesan dari Presiden dalam perayaan HUT Golkar yang meminta agar teliti memilih capres dan cawapres.

Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat menggodok bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Calon yang masuk radar pendamping Anies masing-masing punya keunggulan dan kelemahan.

Sejumlah pengamat politik menilai peluang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon potensial dalam pemilihan presiden 2024. Keduanya perlu terus meningkatkan performa politiknya agar elektabilitas tetap moncer.

Kelompok pendukung calon presiden telah bergerak terang-terangan. Perang opini di dunia maya makin ramai.

Pertempuran antara pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di media sosial semakin terlihat setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Anies dan Ganjar juga paling sering dibicarakan. Sebagian ulasan itu berupa sentimen negatif.

Riak-riak deklarasi dukungan pencalonan Anies Baswedan merembet ke Partai Golkar. Suara pengurus pusat dan daerah dikabarkan terbelah soal sikap partai dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto dan tingginya ketidakpastian nasib Ganjar Pranowo di PDIP menambah tekanan.

Peta koalisi partai politik dalam pemilihan presiden 2024 dianggap masih dinamis. Faktor calon wakil presiden bisa mempengaruhi pergerakan arah koalisi setiap partai.

Deklarasi pencalonan Anies Baswedan oleh NasDem memantik gemuruh di lingkup internal Golkar. Internal partai dikabarkan terbelah. Terimpit ketidakpastian nasib Ganjar Pranowo di PDIP. 

Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa mengemuka di lingkup internal NasDem, Demokrat, dan PKS sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Nama Khofifah menguat karena dianggap sebagai faktor untuk memenangi Jawa Timur.