Asal Stop Rekapitulasi Suara - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Asal Stop Rekapitulasi Suara

Penghentian rekapitulasi suara di kecamatan atas perintah lisan pihak KPU RI di grup WhatsApp. Dianggap melanggar UU Pemilu.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disaksikan dari perwakilan berbagai partai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Gelanggang Remaja Bendungan Hilir, Jakarta, 20 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W. tempo : 171421952360.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum provinsi di berbagai daerah tiba-tiba mendapat pemberitahuan agar menunda penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), Ahad, 18 Februari 2024. Penundaan itu berlangsung selama dua hari, pada Ahad dan Senin lalu.

Dua sumber Tempo yang mengetahui informasi itu mengatakan pesan tersebut disampaikan salah seorang pejabat setingkat kepala biro di Sekretariat Jenderal KPU Repu

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Pemilihan Presiden 2024 Pemilu 2024 Anies-Muhaimin Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud Penghitungan Suara Pemungutan Suara

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Efek Negatif Kenaikan Tarif Jalan Tol
Hukum

Mencegah Perundungan yang Terus Berulang
Nasional

Kesaksian KPPS Soal Kekacauan Sirekap
Editorial

Kredibilitas Pemilu di Ujung Tanduk

Konten Eksklusif Lainnya

27 April 2024
26 April 2024
25 April 2024
24 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.