Jalan Pembuka Pemakzulan Jokowi - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Jalan Pembuka Pemakzulan Jokowi

Hak angket kecurangan pemilu berpeluang mengarah ke pemakzulan Jokowi. Bukti kecurangan dari hak angket sulit dibawa ke MK.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai membahas sejumlah kecurangan yang ditemukan Tim Hukum Nasional AMIN di Mampang Square, Jakarta Selatan, 20 Februari 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso. tempo : 171456473810.

JAKARTA – Ganjar Pranowo meminta Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Calon presiden nomor urut 03 itu pun mendorong partai politik pengusungnya dalam pemilihan presiden 2024 memperjuangkan penggunaan hak angket tersebut.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritik kecurangan pada pemilihan presiden 2024," katanya, Senin, 19 Fe...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Eka Yudha Saputra

DPR Hak Angket Pemilihan Presiden 2024 Pemilu 2024 Anies-Muhaimin Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud Kecurangan Pemilu

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Cover Story

Suka-suka Menyetop Penghitungan Suara
Pentas

Mereka Ogah Balik ke JIS
Editorial

Kredibilitas Pemilu di Ujung Tanduk
Daftar Iklan Baris

Pengumuman Tender PT Kawasan Berikat Nusantara

Konten Eksklusif Lainnya

1 Mei 2024
30 April 2024
29 April 2024
28 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.