Sejumlah warga Pantai Raja, Kampar, Riau, menyambangi dua kantor pemerintah untuk mencari keadilan atas konflik agraria. Sempat disebutkan bahwa warga berhak atas lahan 150 hektare di tengah-tengah perkebunan.

Seluas 30.920 hektare area hutan adat di Lembah Grime Nawa, Jayapura, berubah menjadi konsesi perkebunan sawit. Masyarakat adat menentangnya. Hutan adat itu merupakan sumber kehidupan tujuh suku yang mendiami sekitar lembah.

Pemerintah menyiapkan mekanisme pelaporan konflik lahan di ibu kota negara (IKN). Konsorsium Pembaruan Agraria membantah klaim yang menyebutkan bahwa kawasan inti IKN clear dari penguasaan tanah.

Pegiat lingkungan mengingatkan pemerintah bahwa tanah yang menjadi lokasi ibu kota negara Nusantara bukanlah tanah tak bertuan. Selain dikuasai perusahaan tambang dan hutan, kawasan IKN juga dihuni masyarakat adat dan petani kecil secara turun-temurun. 

Angga Hermanda, Ketua Departemen di Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, mengulas kebijakan pencabutan izin pertambangan dan kehutanan serta perlunya diintegrasikan dengan reforma agraria.

Polisi menangkap komplotan mafia tanah yang diduga telah berulang kali menjual aset negara eks-BLBI.

Polisi disarankan mengedepankan upaya restorative justice dalam menangani berbagai laporan yang berkaitan dengan konflik agraria antara PTPN V dan petani sawit di Kampar.

PT Jakarta Propertindo hanya memiliki dua pilihan, membayar ganti rugi atau mengajukan gugatan lagi dengan bukti baru.

Lahan di sekitar Waduk Pluit merupakan jalur hijau. PT Jakarta Propertindo tak ingin membayar ganti rugi untuk lahan milik negara.