maaf email atau password anda salah
Kejaksaan Agung diminta mengembangkan pengusutan kasus izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, ke pidana korporasi. Penyelidikan itu dilakukan agar bisa menghukum korporasi untuk membayar denda menggantikan kerugian negara.
Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Kejaksaan Agung menyebutkan analis keuangan itu ikut mengatur pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah di Kementerian Perdagangan kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan CPO dalam negeri (DMO). Sebulan setelah larangan ekspor berlaku, minyak goreng tak kunjung mendekati harga eceran tertinggi Rp 14 ribu per liter.
Pengusaha dan penasihat kebijakan di sejumlah lembaga pemerintahan, Lin Che Wei, menjadi tersangka kelima dalam dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO (crude palm oil). Ia diduga terlibat dalam perumusan kewajiban domestic market obligation CPO dan berjanji menghubungkan pengusaha sawit dengan Kementerian Perdagangan.
Kementerian Perdagangan menyatakan terbatasnya pasokan minyak goreng disebabkan oleh kendala di tahap distribusi. Sejumlah kebijakan pun diterbitkan untuk menambah pasokan minyak goreng. Namun aneka kebijakan itu dinilai memberatkan pelaku industri.
Langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menaikkan DMO minyak kelapa sawit menjadi 30 persen menuai kritik. Petani, pengusaha, dan ekonom menilai Kementerian Perdagangan terburu-buru membuat kebijakan. Lutfi berkukuh menjalankan DMO 30 persen hingga pasokan minyak goreng kembali normal.
APPSI mengeluhkan tingginya harga minyak goreng di pasar tradisional. Selain harganya selangit, pasokannya seret, sehingga masih banyak pasar yang belum mendapat minyak goreng. Menteri Perdagangan menuding minyak goreng hilang di rantai distribusi.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.