Auktor intelektualis tragedi Kanjuruhan belum diseret ke pengadilan. Proses hukum tak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menolak rencana renovasi Stadion Kanjuruhan. Dianggap bisa mengaburkan barang bukti. 

Setahun berlalu, keluarga 135 korban pembantaian Kanjuruhan tak tersentuh keadilan. Kepolisian harus belajar dari Hillsborough.

Polisi menghentikan laporan model B dari para korban tragedi Kanjuruhan. Apa alasannya?

Komnas HAM akan mengusut ulang tragedi Kanjuruhan setelah vonis ringan para terdakwa dalam kasus yang menewaskan 135 orang itu.

Vonis bebas bagi terdakwa tragedi Kanjuruhan memuluskan rencana Piala Dunia U-20 di Indonesia. Mengabaikan penderitaan korban. 

Korban tragedi Kanjuruhan urung menerima ganti rugi Rp 8,8 miliar. Opsi lain: menuntut restitusi secara perdata.

Para korban tragedi Kanjuruhan berpotensi tidak mendapatkan hak restitusi. Apa sebenarnya yang terjadi?

Pengadilan Negeri Surabaya memvonis ringan dua terdakwa kasus Kanjuruhan. Keluarga korban kecewa, dan jaksa diminta banding.

Belasan stadion di Indonesia telah mengantongi standar federasi sepak bola dunia (FIFA), dari lapangan, tribun, pintu-pintu, hingga sistem keamanan. Namun pemerintah dan asosiasi sepak bola perlu melakukan inspeksi berkala semua stadion untuk menjamin kenyamanan serta keamanannya. Agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi Pasaribu, menyayangkan masih ada bentuk tekanan terhadap keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ia menyebutkan keluarga korban tragedi itu bisa menuntut ganti rugi materi kepada para pelaku lewat restitusi.

Pemerintah berjanji menanggung biaya pengobatan semua korban tragedi Kanjuruan. Faktanya, tidak sedikit korban yang terlunta-lunta karena kesulitan biaya.

Pertanggungjawaban tragedi Kanjuruhan tidak bisa hanya ditimpakan pada enam orang yang sudah menjadi tersangka. Perlu penelusuran mendalam untuk menentukan tersangka baru.

Komnas HAM merekomendasikan agar penegakan hukum kasus Kanjuruhan jangan berhenti pada enam tersangka. Polisi semestinya menindaklanjutinya.

Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dan pidana dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah lembaga, antara lain PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan Indosiar Visual Mandiri, disebut bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 135 suporter tersebut. Pelanggaran terjadi hampir di semua lini. 

Dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan dinyatakan oleh Komnas HAM sejak awal. Namun indikasi pelanggaran HAM berat belum ditemukan.

Stadion Kanjuruhan sejak 2020 sudah dinyatakan tidak layak menyelenggarakan kompetisi liga yang memiliki risiko tinggi. PSSI patut diduga memiliki andil dalam menentukan tempat pertandingan.

Satu korban tragedi Kanjuruhan meninggal setelah 16 hari menjalani perawatan di RSUD Saiful Anwar. Polisi hari ini berencana menggelar rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan.

Stadion Kanjuruhan akan dibongkar karena dinilai tidak layak digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola. Pembangunan stadion baru dibiayai oleh pemerintah pusat.