maaf email atau password anda salah
Pemerintah berencana menerapkan aneka konsep di kawasan utama ibu kota negara (IKN). Sejak awal, Presiden Jokowi ingin ibu kota baru ini menjadi kota hutan yang berkelanjutan, kompak, serta ramah lingkungan. Namun sejumlah ahli perencanaan wilayah dan tata kota ragu pembangunan IKN akan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Mengapa rencana tata ruang IKN Nusantara dinilai mengawang-awang dan tidak realistis?
Mahkamah Konstitusi menerima 39 peserta sayembara perancangan gedung MK untuk Ibu Kota Negara Nusantara. Dikritik karena dianggap sebagai sinyal persetujuan pembangunan IKN Nusantara, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sedang digugat.
Pemerintah menganggarkan Rp 30 triliun untuk proyek ibu kota baru dalam APBN 2023. Istana Negara dan gedung pemerintahan menjadi prioritas di tahap pertama. Belanja proyek mercusuar ini akan semakin besar dan defisit anggaran terancam semakin lebar.
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berencana menjaring dana patungan dari masyarakat sebagai alternatif pendanaan Nusantara. Selain skema urun dana, dana filantropi dan trust fund masuk dalam opsi pembiayaan. Ide saweran alias crowdfunding muncul di tengah kesulitan pemerintah menggaet investor ibu kota baru.
Selain pemerintah dan kalangan pengusaha, anggota DPR turun tangan menebar promosi agar pemodal asing ikut membiayai proyek pembangunan ibu kota negara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Rachmat Gobel, misalnya, melobi investor asal Jepang agar berpartisipasi dalam proyek IKN. Meski mendapat respons positif dari calon investor, belum ada kesepakatan formal yang tercapai.
Sejumlah organisasi sipil menolak hadir dalam konsultasi publik membahas aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selain menginduk pada regulasi yang sejak awal bermasalah, agenda tersebut tidak memenuhi prinsip partisipasi publik. Beberapa LSM lingkungan merasa namanya dicatut, padahal tidak pernah menerima undangan resmi. Pakar hukum menilai segala permasalahan dalam UU IKN tak bisa diperbaiki melalui peraturan pelaksana di bawahnya.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.