Kelompok masyarakat sipil mengkritik keputusan Pemprov dan DPRD DKI menambah jumlah tunjangan perumahan anggota legislatif di tengah situasi pandemi. Pemprov dan DKI justru berniat membuat pergub untuk menjadi payung hukum.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta bermufakat meningkatkan besaran anggaran tunjangan anggota Dewan hingga Rp 26,42 miliar tahun ini. Setiap anggota legislatif mendapat penambahan dana untuk tunjangan rumah, komunikasi, dan kegiatan reses.

Pengamat menilai Jakpro harus memberikan waktu yang panjang kepada kontraktor pembangun jalur balap mobil listrik. Tanah bekas rawa di atas lokasi calon Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol membutuhkan treatment khusus. Sedangkan DPRD ragu trek pacu Jakarta E-Prix bisa dibangun di atas titik langganan banjir.

Jakpro mengklaim sejumlah perusahaan mengajukan penawaran dalam lelang proyek pengaspalan JIEC Ancol. BUMD Jakarta ini optimistis sirkuit Formula E bisa dibangun bertaraf internasional, meski beberapa bagian berada di atas lahan bekas urukan lumpur. 

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta akan merevisi peraturan gubernur tentang tunjangan anggota legislatif Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan dinaikkan adalah tunjangan perumahan, dari Rp 60 juta menjadi Rp 70 juta per bulan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengemudi bus Transjakarta ternyata berada di bawah bayang-bayang denda tinggi selama bekerja. Sejumlah operator mengharuskan pramudi membayar seluruh denda yang ditetapkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam setiap pelanggaran yang terjadi. Beberapa pramudi kemudian memilih bekerja melebihi batas waktu untuk membayar sanksi tersebut. 

Kinerja direksi PT Transportasi Jakarta mendapat sorotan setelah terjadi kecelakaan beruntun pada armada bus Transjakarta dalam dua bulan terakhir. Masyarakat Ibu Kota berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap keamanan layanan bus Transjakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ternyata masih setuju memberikan alokasi anggaran untuk pembiayaan upah dan kinerja TGUPP Gubernur Anies Rasyid Baswedan, meski Badan Anggaran DPRD hanya mengabulkan 63 persen atau Rp 12,5 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 19,8 miliar.

DPRD mengklaim menjadi tempat "curhat" sejumlah kepala dinas soal cawe-cawe TGUPP dalam proses pengambilan keputusan. Sekretariat Daerah DKI Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi soal peran tim khusus Gubernur Anies Baswedan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tiba-tiba menolak memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan pinjaman Rp 4,02 triliun ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Padahal utang ini rencananya menjadi modal PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF Sunter tahun depan.

Rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencopot kadernya, Viani Limardi, dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhambat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ibu Kota mengklaim belum menerima surat pengajuan penggantian antarwaktu (PAW) dari pimpinan lembaga legislatif Jakarta. Padahal Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengumbar informasi bahwa surat tersebut telah dikirim pada awal November lalu.

Masyarakat sipil mengkritik Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terus berupaya meloloskan mata anggaran janggal ke anggaran pendapatan belanja daerah. Keduanya pernah berencana menambah tunjangan DPRD hingga Rp 580 miliar dalam rencana kerja tahunan 2021 dan dana kunjungan dapil Rp 49 miliar pada rancangan anggaran 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membongkar ulang detail daftar penerima dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Dinas Sosial akan diminta membeberkan detail keperluan dana hibah bagi Yayasan Pondok Karya Pembangunan dan lembaga Bunda Pintar Indonesia.

Anggaran kunjungan dapil muncul karena masyarakat menuntut anggota DPRD lebih sering turun ke lapangan.

Karakteristik dana kunjungan dapil mirip anggaran reses. Penggunaan anggaran reses DPRD Jakarta selama ini nyaris tak ada pertanggungjawaban.

Usulan anggaran kunjungan ke dapil menunjukkan sikap DPRD DKI Jakarta yang tak peka akan krisis. Ironis di tengah upaya pemerintah daerah memangkas belanja penting.

Pemerintah DKI Jakarta diharapkan lebih efektif membelanjakan dana tahunan pasca-revisi anggaran. Pemerintah diharapkan lebih memilih memotong anggaran belanja kunjungan kerja hingga perawatan gedung dibanding kebutuhan pelayanan publik. 

Desakan interpelasi penyelenggaraan Formula E mengendur. Tinggal PDIP yang tetap berupaya melobi pimpinan fraksi.

Jakarta tak perlu menambah biaya komitmen penyelenggaraan Formula E untuk tiga tahun ke depan. Fraksi PDIP meminta seluruh alokasi anggaran untuk balap mobil listrik dicoret.

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta semakin mematenkan posisi menolak pengajuan hak angket atau interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Dua fraksi pengusung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diprediksi tak akan mampu mendapat tambahan dukungan. 

Sejumlah anggota Dewan menuding penetapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E ilegal. Tujuh fraksi tidak akan menghadiri rapat paripurna hari ini.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan jalan terus mengusung hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan perihal penyelenggaraan Formula E. Hak interpelasi berpeluang besar gugur di rapat paripurna Dewan.

Fraksi PSI dan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta menginisiasi hak interpelasi soal Formula E. PKS dan PAN menolak usul tersebut.

KPK mengimbau semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pada semester I Juni 2020, baru 55 persen anggota DPR yang melaporkan hartanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklaim belum pernah menerima kajian tentang rencana pelepasan saham DKI di PT Delta Djakarta.