Kejanggalan Bengkaknya Tunjangan Perumahan
Kelompok masyarakat sipil mengkritik keputusan Pemprov dan DPRD DKI menambah jumlah tunjangan perumahan anggota legislatif di tengah situasi pandemi. Pemprov dan DKI justru berniat membuat pergub untuk menjadi payung hukum.
arsip tempo : 173056902930.
JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menaikkan anggaran tunjangan perumahan anggota legislatif Ibu Kota menuai kritik. Masyarakat sipil meminta keduanya membatalkan keputusan yang sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, Roy Salam, menilai semua anggota DPRD DKI memilik
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
