Metro

Potong Drastis Anggaran TGUPP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ternyata masih setuju memberikan alokasi anggaran untuk pembiayaan upah dan kinerja TGUPP Gubernur Anies Rasyid Baswedan, meski Badan Anggaran DPRD hanya mengabulkan 63 persen atau Rp 12,5 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 19,8 miliar.

Edisi, 27 November 2021

Fransisco Rosarians Enga Geken

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 21 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto

- Komisi A DPRD sempat mengeluarkan rekomendasi menolak pagu TGUPP dalam rancangan APBD 2022.
- DKI tercatat mengajukan anggaran untuk 68 anggota TGUPP pada tahun depan. .
- Fraksi PDIP tetap meminta laporan kinerja TGUPP.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya tetap meloloskan pagu pembiayaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Meski Badan Anggaran DPRD hanya mengabulkan 63 persen atau Rp 12,5 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 19,8 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi telah mengambil posisi setu

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

#DPRD #APBD #Anies Baswedan #DKI Jakarta dan Permasalahannya #TGUPP #Kota Jakarta

SebelumnyaMetro 1/3 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 | 0882-1030-2525 | 0882-2580-2626 |0881-6828-348 | Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB

Komentar

Berita Lainnya

Cover Story

Cari Jalan Menuju Omnibus Law

Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari tahap awal, Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demi memuluskan pelaksanaan omnibus law, proses revisi tersebut ditargetkan rampung pada triwulan pertama tahun depan. Pakar hukum menilai langkah tersebut keliru dan terlalu dipaksakan.

27 November 2021

Berita Utama

Jalan Pintas Revisi Omnibus Law

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan lebih dulu direvisi untuk mengakomodasi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Frasa omnibus law akan dimasukkan ke ketentuan pembentukan undang-undang.

27 November 2021

Berita Utama

Berkukuh dengan Dalil Masing-masing

Empat dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat berbeda dalam putusan uji formal Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan yang dinilai sebagai kompromi.

27 November 2021

Berita Utama

Jaminan Revisi Legakan Pengusaha

Kalangan pengusaha bergerak cepat meminta kepastian perihal putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta Undang-Undang Cipta Kerja direvisi.

26 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Lonjakan Permintaan Jasa Pengiriman Berlanjut

Permintaan jasa pengiriman logistik tak akan terpengaruh oleh penerapan PPKM level 3 dan diperkirakan justru akan meningkat hingga akhir tahun. Ditunjang keberadaan Harbolnas 12.12.

26 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Tambah Amunisi Sambut Musim Puncak

Sejumlah perusahaan logistik mulai menambah kapasitas mereka untuk menghadapi lonjakan permintaan pengiriman pada akhir tahun.

27 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Ngaben Modern Semakin Marak di Bali

Sejumlah yayasan dan lembaga menangkap preferensi masyarakat Bali yang kini memilih mengadakan upacara pembakaran jenazah atau ngaben dengan konsep modern di krematorium. Pada masa pandemi, permintaan ngaben modern ini meningkat.

26 November 2021

Metro