Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan sengketa hasil pemilu legislatif 2024. Jumlah sengketa terus bertambah.

PPATK melacak transaksi janggal di ribuan rekening milik caleg DPR dan DPRD. Diduga untuk politik uang menjelang pemilu.

Lima organisasi perangkat desa mengadukan Puan Maharani ke MKD. Ketua DPR itu diduga memperlambat proses revisi UU Desa.

Kepala daerah rentan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan elektabilitas kerabatnya yang jadi caleg.

Seorang pelarian kasus narkotik dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Mengabaikan moral dan etika.

Buron kasus narkotik, Mukmin Mulyadi, dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Proses penggantian antarwaktu dipertanyakan.

Kementerian Dalam Negeri meminta DPRD menyetor bakal calon penjabat kepala daerah. Mekanismenya dianggap tak demokratis.

Badan Pemeriksa Keuangan mencium kejanggalan penyaluran dana hibah di Jawa Timur sejak 2021. Potensi korupsi dana hibah terjadi karena program ini kerap diperdagangkan.

Sejumlah celah ditengarai dilakukan anggota DPRD Jawa Timur dalam pengucuran dana hibah. Dewan seharusnya hanya terlibat dalam rencana, bukan pelaksanaan anggaran.

Potensi penyelewengan dana hibah muncul sejak rencana penggunaan anggaran diusulkan oleh anggota DPRD Jawa Timur. Perlu ada upaya memperbaiki sistem perencanaan dan penyaluran dana hibah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur diduga menawarkan diri untuk mengurus penyaluran dana hibah. Dia meminta bagian 20 persen dari dana hibah yang disalurkan.

DPRD DKI Jakarta memperkirakan nama calon penjabat gubernur yang telah disodorkan tidak akan bertambah. Dua nama calon menguat untuk dipilih.

DPRD mencatat 15 kelurahan di Jakarta belum memiliki puskesmas sendiri. Warga di wilayah tersebut harus berbagi jatah layanan kesehatan dengan kelurahan lain pada satu kecamatan. Dinas Kesehatan menyatakan akan mengkaji ulang kebutuhan puskesmas di seluruh wilayah itu.

Surat pencopotan Mohamad Taufik dari kursi Wakil Ketua DPRD Jakarta sudah dikeluarkan oleh Partai Gerindra.

Pencopotan Mohamad Taufik disebut-sebut berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta meloloskan anggaran pengadaan atribut serta pakaian dinas anggota Dewan sebesar Rp 1,7 miliar. Setiap anggota legislatif akan menerima lima setelan pakaian senilai Rp 16 juta. Pengamat menilai anggota eksekutif dan legislatif tak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan di masa pandemi Covid-19.

Pemprov dan DPRD Jakarta sudah beberapa kali meloloskan anggaran besar ke dalam APBD 2022. Beberapa di antaranya dinilai hanya untuk kepentingan eksekutif dan legislatif belaka. Pengamat menilai APBD seharusnya difokuskan pada pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan pembangunan masyarakat.

Sejumlah camat dan lurah harus merangkap jabatan di wilayah lain. Mereka harus bekerja di dua tempat hingga Pemerintah Provinsi Jakarta menyelesaikan seleksi untuk menentukan pejabat definitif yang baru.

Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara pelaksanaan sekolah tatap muka 100 persen. Musababnya, kenaikan angka kasus harian Covid-19 dan ancaman transmisi lokal Omicron membahayakan warga sekolah. Sementara itu, ada juga pihak yang mendukung sekolah tatap muka tetap berjalan dengan alasan tingkat vaksinasi guru dan murid sudah tinggi serta penerapan protokol kesehatan ketat.