Mengurangi masa kurungan para terpidana korupsi akan meniadakan efek jera hukuman atas kejahatan luar biasa tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Menyisakan jejak perkara Aliza Gunado, rekan Azis di Partai Golkar, yang harus diselesaikan KPK.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp 3,619 miliar. Azis meminta penyelidikan kasus dana alokasi khusus di Lampung Tengah yang menjerat dirinya tidak naik ke tahap penyidikan.

Azis Syamsuddin menepis semua keterangan saksi terdahulu dalam perkara korupsi Robin Pattuju yang menyudutkan dirinya. Ihwal pertemuan Syahrial dan Robin di rumah dinas DPR juga dibantahnya.

Azis Syamsuddin membantah semua keterangan saksi-saksi saat mantan Wakil Ketua DPR itu bersaksi di pengadilan, kemarin.

Lodewijk dikenal sebagai figur yang mudah bergaul dan mampu meredam gejolak di lingkup internal Partai Golkar.

Airlangga memilih Lodewijk sebagai pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR karena dianggap dapat meredam gejolak internal partainya.

Setelah mangkir dari pemeriksaan dengan dalih tengah menjalani isolasi mandiri, Azis Syamsuddin akhirnya dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR itu gagal bermain sandiwara karena tidak terbukti terinfeksi virus corona. Azis, yang telah memiliki tiket sebagai tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus, "dipersilakan" masuk gedung Merah Putih KPK. Sejumlah kader Golkar mengincar kursi Azis di DPR.

DPP Partai Golkar menyiapkan pergantian jabatan Azis Syamsuddin di DPR dan di partai. Sejumlah nama pemimpin Komisi di DPR berpeluang dipilih.

KPK menjemput paksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dari rumah pribadinya di Jakarta Selatan. Sebulan ia bermanuver mencari cara agar bisa lolos dari jerat hukum.

Aliza Gunado menjadi perantara ketika Azis menerima fee anggaran dari Bupati Lampung Tengah Mustafa serta saat diduga menyuap penyidik polisi di KPK, Robin Pattuju.

Tarik-menarik di balik penetapan tersangka Azis Syamsuddin belum berakhir. Meski Wakil Ketua DPR itu dikabarkan telah menjadi tersangka kasus suap pada awal September lalu, hingga kini pimpinan KPK tak kunjung mengumumkannya. Politikus Golkar ini pun ditengarai terus melobi ke sana-sini agar terlepas dari jerat hukum. Terdakwa Stepanus Robin Pattuju, yang sempat mengaku menerima suap dari Azis, belakangan mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan.

Azis diduga melobi berbagai pihak agar terbebas dari perkara korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Keterangan Robin Pattuju juga diubah dengan menghapus peran Azis.

Azis Syamsuddin dan koleganya di Badan Anggaran DPR diduga menerima imbalan setelah membantu pengurusan alokasi anggaran DAK di Lampung Tengah. Agar urusan dugaan suap ini tidak diusut KPK, Azis ditengarai menyuap penyidik Robin Pattuju.

Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan kepada penyidik polisi di KPK, Stepanus Robin Pattuju, pada awal September lalu. KPK menunggu momentum untuk mengumumkan perkara ini.

Kesaksian Agus Susanto menyebutkan mantan penyidik KPK, Robin Pattuju, beberapa kali menemui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Keluar dari rumah dengan membawa tas jinjing berisi uang. 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditengarai punya peran penting dalam kasus Tanjungbalai. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Azis.

Penyidik KPK terus mengumpulkan bukti yang bisa menjerat Azis Syamsuddin dalam perkara suap. Ada bukti percakapan teks WhatsApp antara Azis dan Wali Kota Tanjungbalai yang jadi tersangka kasus jual-beli jabatan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dikepung tiga perkara: suap penyidik KPK, jual-beli jabatan di Kota Tanjungbalai, dan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia diduga berperan menghubungkan kepala daerah yang bermasalah dengan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, yang berperan sebagai makelar di ketiga kasus itu. Robin mulai disidang Senin pekan depan.

Azis Syamsuddin dikepung tiga perkara: suap penyidik KPK, jual-beli jabatan di Kota Tanjungbalai, dan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia diduga berperan menghubungkan kepala daerah yang bermasalah dengan makelar kasus di KPK.