Associate Professor Bidang Hukum Universitas Prasetiya Mulya
Konten
Penataan Ekosistem Bursa Karbon
Ekosistem bursa karbon harus ditata agar target perdagangan karbon dapat tercapai. Perlu kesepahaman perhitungan unit karbon.
Opini Edisi : Jumat, 1 September 2023
Persiapan Tata Perdagangan Bursa Karbon
OJK akan membentuk bursa karbon pada Juni ini. Bagaimana tata perdagangan karbon dan potensi sertifikat penurunan emisinya?
Opini Edisi : Jumat, 9 Juni 2023
Labirin Pengembalian Hak Korban Mafia Tanah
Rio Christiawan, Associate Professor Bidang Hukum Universitas Prasetiya Mulya, menggambarkan betapa miris nasib para korban mafia tanah yang berusaha menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali tanahnya.
Opini Edisi : Jumat, 3 Desember 2021
Pemberantasan Korupsi yang Perlu-perlu Saja
Para hakim "menyesuaikan" hukum yang justru menguntungkan koruptor. Penyebab pelemahan dalam pemberantasan korupsi.
Opini Edisi : Jumat, 6 Agustus 2021
Antiklimaks Penyelesaian Kasus BLBI
KPK menghentikan penyidikan kasus Sjamsul Nursalim. Penegakan hukum yang legalistik tanpa memberi manfaat dan keadilan bagi masyarakat.
Opini Edisi : Kamis, 8 April 2021
Cacat Hukum Aturan Vaksin Covid-19
Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi cacat hukum. Peraturan ini harus segera dibenahi.
Opini Edisi : Senin, 4 Januari 2021
Perkara Gratifikasi dan Kedermawanan
Putusan Mahkamah Agung menyamarkan tindakan gratifikasi dengan kedermawanan. Perlu diselidiki kemungkinan potensi tindakan koruptif di balik lahirnya putusan tersebut.
Opini Edisi : Selasa, 15 Desember 2020
Siasat Menarik Penyidik KPK
Kontroversi penarikan penyidik kembali melanda Komisi Pemberantasan Korupsi.
Opini Edisi : Rabu, 12 Februari 2020
Kisah Novel tanpa Benang Merah
Kepolisian kembali merilis dua tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Opini Edisi : Selasa, 31 Desember 2019
Keadilan untuk Korban First Travel
Masyarakat kembali dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasus First Travel, karena MA memutuskan harta yang disita dalam kasus ini untuk negara.
Opini Edisi : Selasa, 26 November 2019
Anomali Vonis Bebas Sofyan
Sofyan Basir bebas murni. Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut langsung menimbulkan polemik di masyarakat.
Opini Edisi : Selasa, 12 November 2019
Kabinet Jokowi Minus Catatan KPK
Ada perbedaan mendasar ihwal cara Presiden Joko Widodo menentukan kabinetnya dulu dan sekarang.
Opini Edisi : Selasa, 22 Oktober 2019
Tim Pencari Fakta atau Fiksi?
Belakangan ini, setelah peristiwa demonstrasi yang dibarengi dengan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019, ramai beredar usul pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF).
Opini Edisi : Senin, 17 Juni 2019
Seleksi KPK dan Peran Masyarakat
Banyak pihak mempersoalkan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
Opini Edisi : Rabu, 29 Mei 2019
Keadilan untuk Rasilu
Masyarakat kembali dikejutkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Rasilu, penarik becak di kota itu.
Opini Edisi : Senin, 11 Maret 2019
Menakar Perjanjian Hukum dengan Swiss
Penandatanganan perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) antara pemerintah Indonesia dan Swiss merupakan MLA bilateral.
Opini Edisi : Kamis, 21 Februari 2019
Memborgol Pikiran (Calon) Koruptor
Memasuki tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan ide baru, yakni borgol untuk koruptor.
Opini Edisi : Rabu, 16 Januari 2019
Mengawal Perjanjian Freeport
Proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memasuki babak baru.
Opini Edisi : Rabu, 18 Juli 2018
Legalitas Ojek Online
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk melegalkan keberadaan ojek online sebagai sarana angkutan yang sah.