Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura 2007 gagal diimplentasikan karena disertai dengan klausul kerja sama militer. Kesepakatan ekstradisi 2022 belum dipastikan meski diteken bersamaan dengan kerja sama pertahanan kedua negara.
Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tak berarti semua buron korupsi di sana bisa dipaksa pulang. Kuncinya justru ada pada penegakan hukum di Tanah Air.
Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS, mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara yang tanpa partisipasi masyarakat. Siapa yang diuntungkan?
Pemanfaatan aset negara untuk pembangunan IKN menunggu penetapan status dan fungsi Jakarta. Pemerintah berjanji tak menjual aset yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 1.400 triliun ini.
Pemerintah menyiapkan porsi APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN pada tahun ini. Berupaya melibatkan pihak swasta dalam membangun kantor pemerintah hingga hunian ASN di ibu kota baru.
Pembukaan travel bubble dari Singapura ke Batam dan Bintan di Kepulauan Riau masih sepi wisatawan. Kewajiban visa menjadi hambatan.
Pemerintah dan BI diminta mengakhiri skema kerja sama berbagi beban dalam rangka pembiayaan APBN pada akhir 2022. IMF beralasan ekonomi mulai pulih, sementara ekonom lebih khawatir ihwal moral hazard pemerintah.
Bank Indonesia kembali menaikkan besaran giro wajib minimum (GWM) perbankan secara bertahap mulai 1 Maret hingga September 2022. Kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan likuiditas di pasar keuangan.
Sejumlah cosplayer dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah beraksi dalam acara Animetoku di Mall of Indonesia, Sabtu, 22 Januari lalu. Muncul kekhawatiran masih banyak pengunjung dan cosplayer yang terjangkit virus. DPRD DKI Jakarta berharap Pemerintah Provinsi menyusun aturan baru yang memperketat kegiatan kumpul-kumpul di tengah pandemi.
Meski sudah bisa menggunakan TPPAS Lulut-Nambo, persoalan sampah di Depok belum tuntas.
Pembangunan fasilitas pembuangan sampah di Desa Lulut dan Desa Nambo sudah rampung. Mesin pengolah sampah dalam proses pengiriman.
Pembenahan sektor ekonomi menyumbang kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia. Pembenahan korupsi di sektor politik dan penegakan hukum masih terhambat.
Pemangkasan birokrasi yang rumit dan panjang lewat omnibus law mempengaruhi kenaikan IPK Indonesia. Indikator korupsi lain, seperti indeks demokrasi, justru memburuk.
Komnas HAM mulai memeriksa para korban dan keluarga kasus perbudakan di Langkat. Badan Narkotika Langkat tidak pernah mengeluarkan izin ruang rehabilitasi yang dibangun bupati.
Tujuan pengukuran adalah untuk menentukan tonase kotor dan bersih sebuah kapal sebelum dioperasikan.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
