Ibu Kota Negara Baru, Partisipasi Rakyat, dan Nuansa Oligarki
Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS, mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara yang tanpa partisipasi masyarakat. Siapa yang diuntungkan?
arsip tempo : 171414120448.
Gde Siriana
Direktur Eksekutif INFUS
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rencana pemindahan ibu kota negara ini masih menyisakan banyak masalah. Seharusnya proyek ibu kota negara baru mendapat dukungan dari mayoritas rakyat, bukan semata keinginan presiden dan elite-elite partai politik. Ibu kota negara baru itu juga seharusnya bukan karena didorong kepentingan legasi (warisan) Pres
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
