Mulai hari ini, perusahaan negara Kimia Farma resmi melayani vaksinasi berbayar bagi perorangan dengan tarif Rp 879.140 untuk dua kali suntik. Sebelumnya, program bernama vaksin gotong royong itu hanya ditujukan untuk karyawan, yang biayanya ditanggung perusahaan. Ketika target sejuta vaksin gratis per hari belum tercapai, bisnis vaksin berbayar untuk individu itu dinilai tidak etis. Bisa memunculkan persepsi bahwa vaksin berbayar lebih bagus daripada vaksin gratis.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang membolehkan individu membeli vaksin. Peraturan ini dianggap melanggar mandat konstitusi bahwa negara seharusnya menjamin kesehatan setiap warga negara.

Sulit diterima logika: dengan alasan mempercepat vaksinasi Covid-19, pemerintah mengizinkan perusahaan negara menjual senyawa pembentuk kekebalan tubuh itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sepatutnya membatalkan peraturan kontroversial ini.

Kriminalisasi terhadap nelayan Aceh penyelamat pengungsi Rohingya melanggar rasa keadilan. Perlu penanganan pengungsi berbasis hak asasi manusia.

Pemerintah kembali mengusulkan tambahan modal bagi BUMN konstruksi yang menjalankan penugasan proyek infrastruktur.

Ombudsman menemukan indikasi jual-beli kursi dalam seleksi PPDB tingkat SMA dan SMK di Kota Depok.

Sejumlah rumah sakit mengangkat bendera putih karena tak sanggup menangani derasnya pasien Covid-19. Sebanyak 25 persen tenaga kesehatan terkonfirmasi terinfeksi corona.

Pemerintah memperluas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di luar Pulau Jawa dan Bali merespons lonjakan angka kasus Covid-19.

PLN mendukung petani mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan.

Jadwal Pelatihan Tempo Komunitas.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?