Pengadilan banding mendiskon hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Padahal, di pengadilan tingkat pertama, sang jaksa terbukti menerima suap, mencuci uang hasil kejahatan, dan membuat permufakatan jahat untuk meloloskan Joko Soegiarto Tjandra. Dalih hakim meringankan hukuman, bahwa Pinangki adalah seorang ibu yang harus merawat anaknya, tak pernah berlaku untuk terdakwa perempuan lainnya. Dianggap mengada-ada dan mencederai keadilan.

Ahli hukum dan pegiat antikorupsi menilai putusan hakim banding yang meringankan hukuman bagi jaksa Pinangki sarat kejanggalan. Alih-alih memangkas hukuman, menurut mereka, hakim seharusnya memperberat vonis bagi sang jaksa. 

Hukuman bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari dikurangi lebih dari separuhnya di tingkat banding. Pertimbangan hakim dinilai janggal.

Penarikan PPN pada jasa pendidikan akan kontraproduktif. Pendidikan justru merupakan jasa publik yang wajib disediakan oleh pemerintah.

Perluasan obyek pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa menyimpan risiko. Pengenaan PPN terhadap bahan pokok premium, pelayanan medis non-BPJS Kesehatan, sosial, dan jasa pendidikan komersial diprediksi menekan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagian anggota jemaah GKI Yasmin berkeras menolak keputusan pemerintah yang memindahkan lokasi gereja.

Pemerintah disarankan menutup total wilayah dengan tingkat penyebaran varian baru Covid-19 sangat tinggi.

Varian delta cepat menular, meningkatkan derajat keparahan gejala, dan mempengaruhi efektivitas vaksin.

Terjadi peningkatan signifikan belanja alutsista secara di Asia Tenggara maupun negara-negara maju.

Peluncuran Buku Catatan Pinggir Edisi 14 dan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Tempo Tahun Ajaran 2021-2022.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?