Tiga Pekerjaan Rumah Memodernisasi Alutsista

Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto, menyebut angka Rp 1.700 triliun untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia merupakan angka yang wajar.

“Model yang dipakai itu normal saja sesuai yang biasa diterapkan di pemerintah selama ini. Kalau lihat proyeksi anggaran pertahanan dibuat berdasarkan pertumbuhan ekonomi lima persen. Lalu, alokasi PDB pertahanan satu persen, belanja alutsistanya 27 persen, pinjaman luar negerinya ada di atas 30 persen ketemu angka Rp 1.700 triliun,” ujar Andi dalam diskusi virtual ngobrol@tempo bertajuk "Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan" di kanal Youtube Tempodotco pada Senin, 7 Juni 2021.

Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto (kanan) dalam Diskusi online Investasi Alustista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut Andi, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto setidaknya memiliki tiga pekerjaan rumah (PR) besar dalam modernisasi alutsista. Pertama, menyelesaikan kekuatan pertahanan minimal (KPM) atau minimum essential force (MEF) III yang disusun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sayangnya, semua asumsi ekonomi makro untuk selesaikan KPM III tumbang lantaran target pertumbuhan ekonomi tujuh persen tidak tercapai. Kondisi ini diperparah resesi imbas pandemi Covid-19. Ini menjadi pekerjaan rumah kedua.

"Idealnya di KPM II 2014-2019 alokasi anggaran pertahanan sudah ke arah 1,5 persen dari PDB, tapi nyatanya sekarang masih mandek di 0,7-0,8 persen dari PDB. Jadi, ada persoalan itu untuk Pak Prabowo," kata Andi.

Pekerjaan rumah ketiga, sambung eks Sekretaris Kabinet ini, Prabowo harus menawarkan rencana strategis (renstra) baru untuk kebutuhan 2024-2044. Dengan demikian, strategi hankam Indonesia berkesinambungan. "Untuk melakukan itu, ada proses kebijakan yang dilakukan oleh Kemhan, yaitu empat pendekatan tadi," ujarnya.

Andi menjelaskan, pertama adalah pendekatan politik pertahanan yang sudah selesai. Kedua, menyusun skenario ancaman. Ini menjadi tugas intel pertahanan dan TNI. “Kuncinya di dokumen analisa lingkungan strategis yang dilaksanakan oleh Dirjen Strahan. Ini juga sudah ada," kata dia.

Pengamat Pertahanan dan Keamanan yang juga Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan tren belanja alutsista di tengah pandemi justru meningkat secara global termasuk di kawasan Asia Tenggara. “Tidak bisa terus-terusan juga membenturkan alasan kesejahteraan dengan pertahanan,” tuturnya.

Menurut dia, penilaian pandemi harus mengurangi belanja pertahanan tidak bisa dijadikan alasan. “Karena faktanya, secara global ada peningkatan belanja signifikan alutsista baik di Asia Tenggara dan negara-negara maju,” ujar Khairul.

Khairul menambahkan, modernisasi alutsista di tengah pandemi justru akan menguntungkan sistem pertahanan Indonesia. “Kemungkinan tawaran-tawaran dari negara produsen yang cukup menguntungkan dan mempunyai nilai manfaat yang tinggi. Menarik buat mendesain rencana belanja yang layak didukung,” kata dia.

Selain itu, Khairul menyoroti keterbatasan anggaran Indonesia dalam belanja alutsista. Menurutnya, mau tak mau keterbatasan tersebut menuntut pemerintah untuk piawai dan disiplin dalam pengaturan belanja.“Oleh karena itu,  juga harus memunculkan terobosan-terobosan. Nah terobosan ini diharapkan menjawab persoalan anggaran yang klasik,” ujarnya.*