Konsorsium BUMN Indonesia disarankan bernegosiasi kembali dengan investor Cina untuk berbagi beban pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan kas yang semakin kering, konsorsium BUMN dinilai tak akan sanggup menanggung sendiri lonjakan biaya yang mencapai Rp 20 triliun itu.

Sejumlah pihak mendorong negosiasi ulang tanggungan biaya kereta cepat antara konsorsium BUMN dan investor Cina.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terbelit problem serius: biayanya membengkak 23 persen atau sekitar Rp 20 triliun. Proyek tersebut kini menjadi simalakama bagi pemerintahan Jokowi. Jika diteruskan, pemerintah harus siap-siap menambal biayanya.

Usul masa jabatan presiden menjadi tiga periode harus ditolak. Bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam UUD 1945.

Pemerintah menyasar target potensial penerimaan pajak tahun ini.

Para ilmuwan percaya bahwa sejumlah kecil mineral pada meteorit juga dibawa ke bumi melalui sambaran petir.

Proyek pemugaran Taman Monas dikebut pada tahun lalu menjelang penyelenggaraan balapan Formula E. 

Tim riset vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Sinovac, dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran akan memperpanjang masa uji klinis fase ketiga selama enam bulan.

"Menjaga keselamatan jiwa itu menurut agama merupakan bagian pokok dari tujuan syariat.”

Workshop Online Tempo Komunitas

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?