Edisi Rabu, 30 Januari 2013
Editorial
Pada era informasi bebas seperti sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru memilih langkah mundur dengan menutup diri. Pagi-pagi Kementerian menolak memberikan kunci jawaban ujian nasional yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui mediasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Alasannya, menurut Kementerian, kunci jawaban adalah sesuatu yang rahasia.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Makassar
KPU Dalami Penggelembungan Suara
Olah Raga
Piala untuk Para Raja
Makassar
Berita Lainnya
Olah Raga
Nasional
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat, mendesak Badan Narkotika Nasional menindak tegas penyalahgunaan katinona dan turunannya. Menurut Martin, tidak ada halangan bagi kepolisian dan badan antinarkotik untuk menjerat para pengguna zat psikotropika tersebut, meski turunan katinona belum masuk daftar psikotropika Undang-Undang Narkotika dan Obat-obatan Terlarang.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Berita Utama-Jateng
Berita Lainnya
Nusa
Berita Lainnya
Opini
M. Alfan Alfian,
DOSEN PASCASARJANA ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA
Kongres I Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Jakarta, 25-26 Januari lalu, secara aklamasi menetapkan Surya Paloh sebagai ketua umum. Di sisi lain, terjadi aksi pengunduran diri banyak kader partai yang terpicu oleh mundurnya Ketua Dewan Pakar Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal Endang Tirtana. Mereka menolak rencana Surya Paloh tampil sebagai ketua umum karena bertolak belakang dengan hakikat restorasi.
Sebagai partai baru peserta Pemilu 2014, perpecahan di tubuh Partai NasDem ini sangat dramatik. Persoalannya bukan sekadar pecahnya kongsi Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo, yang sama-sama berlatar belakang pengusaha dan pemilik media, melainkan jauh lebih kompleks. Pertama, secara substantif, wacana restorasi atau gerakan perubahan NasDem dipertanyakan. Hal ini terbatas dari alasan mundurnya faksi Hary Tanoe serta kader-kader lain di pusat dan daerah.
DOSEN PASCASARJANA ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA