maaf email atau password anda salah
Di tengah lesunya minat investor asing terhadap surat berharga negara, pemerintah berupaya menggenjot pembiayaan anggaran lewat obligasi ritel. Namun sejumlah ekonom meminta pemerintah mewaspadai beban berat pembayaran utang di masa depan. Penerbitan surat utang secara agresif dengan imbal hasil yang tinggi akan meningkatkan rasio pembayaran bunga utang terhadap APBN.
Pemerintah mulai membahas rencana kerja dan pagu indikatif APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi beberapa risiko, seperti kenaikan inflasi, pengetatan moneter, dan pengelolaan utang. Tekanan pembayaran pokok dan bunga utang mendorong pemerintah lebih ketat merancang belanja.
Pemerintah mengerem penerbitan utang baru dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Faktor-faktor global yang berpotensi menekan permintaan SBN menjadi pertimbangan. Hingga Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mengurangi penerbitan utang baru sebesar Rp 100 triliun. Lantas, dari mana duit untuk membiayai APBN?
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.