Revisi UU PPP mengabaikan usul DPD. Kejar tayang demi UU Cipta Kerja.

Selain melegitimasi omnibus law, revisi UU PPP memuat sejumlah pasal janggal. Bahaya bagi hak publik.

Setelah mengakomodasi mekanisme omnibus dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR bersiap merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ada gelagat revisi tak bakal menyentuh substansi pasal-pasal bermasalah. Bahaya lebih besar menunggu di depan mata.

Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bakal disusul revisi UU Cipta Kerja. Ada keengganan mengoreksi substansi undang-undang yang sarat masalah.

Metode omnibus law dalam revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai belum komprehensif. Bisa melahirkan banyak persoalan.

DPR tinggal mengesahkan hasil pembahasan revisi UU PPP. Hasil revisi itu, di antaranya, mengakomodasi metode pembuatan UU Cipta Kerja.

Baleg DPR akan segera membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan RUU PPP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan undang-undang itu cacat formal.