Revisi UU PPP Abaikan Usul DPD

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP), yang dinilai tak mengakomodasi usul para senator. Mereka menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mengutamakan nasib Undang-Undang Cipta Kerja. "Mereka hanya fokus melakukan revisi untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan omnibus law caca

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya