Pimpinan MPR menggulirkan agenda amendemen konstitusi setelah Pemilu 2024. Ada keinginan menguatkan Komisi Yudisial dan menghidupkan lagi utusan golongan di MPR.

PPHN dinilai hanya menjadi duplikasi dari Garis-garis Besar Haluan Negara pada zaman Orde Baru. Sudah tidak relevan dengan kondisi perpolitikan nasional saat ini.

Badan Pengkajian MPR menghapus pilihan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan PPHN. Amendemen terbatas berpotensi membuka kotak pandora.

MPR menjamin tidak akan membuka peluang amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan rencana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Perubahan konstitusi dikhawatirkan disusupi agenda perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi 3 periode.

Agenda "Jokowi 3 periode" bisa menyusup lewat pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Peluang itu terbuka karena MPR masih mempertahankan opsi pengesahan PPHN lewat amendemen UUD 1945. Sejumlah partai yang sebelumnya menolak amendemen pun tetap melanjutkan upaya menghidupkan kembali haluan pembangunan negara seperti yang berlaku di era Orde Baru itu.

Tim perumus PPHN masih membuka ruang opsi amendemen UUD 1945 meski peluangnya diklaim kecil. Pilihan itu berpeluang ditumpangi agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode.

Semakin banyak partai politik menolak amendemen UUD 1945 dan Jokowi 3 Periode. Mengkaji jalan lain, termasuk lewat Tap MPR.

Tim perumus Badan Pengkajian MPR sudah dua kali menggelar rapat pembahasan PPHN secara tertutup. Rapat maraton diharapkan tuntas pada awal Mei mendatang.

Tim perumus Badan Kajian MPR mengkaji rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam beberapa pilihan bentuk dan produk hukum. Tak menyinggung amendemen konstitusi.

Anggota DPD mengusulkan agar pengajuan amendemen UUD 1945 ke MPR ditunda. Mereka ingin agenda amendemen tak disusupi rencana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Badan Pengkajian MPR sudah menerima kajian dari sejumlah kampus mengenai PPHN dan penataan MPR. Kajian itu terbelah.