Kementerian Kesehatan didesak memberikan klarifikasi ihwal dugaan kebocoran data pribadi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk sementara waktu bisa mengambil peran lembaga pengawasan.

Dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi dilaporkan ke Ombudsman. DPR akan membentuk panitia kerja keamanan data untuk menelisik penyebab kebocoran data.

Koalisi masyarakat sipil tengah mengkaji peluang mengajukan judicial review UU PDP ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi memastikan adanya kekosongan aturan dalam undang-undang ini.

Banyak ketentuan dalam undang-undang yang belum diatur secara jelas dan tegas. Ada 10 pasal dalam UU PDP yang membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Kementerian Komunikasi membuka opsi lembaga pelindung data pribadi tetap berada di bawah Kementerian Kominfo setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan. Pegiat demokrasi ragu akan independensi lembaga pelindung data pribadi.

Upaya pelindungan data pribadi konsumen dinilai makin pelik dengan munculnya berbagai modus baru phishing atau penipuan.

Alih-alih sigap melacak sumber kebocoran data pribadi masyarakat, pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan-pernyataan konyol.

Semakin sering disangkal, pembobolan data yang dikuasai pemerintah kian menjadi-jadi. Kompak menilai perlindungan data oleh negara teramat lemah, ahli keamanan siber punya beragam analisis soal target para pembobol: dari unjuk kemampuan, mencari uang, hingga persaingan politik menjelang pemilu.

Otoritas Lembaga Pelindungan Data Pribadi dinilai minim independensi. Berpotensi timbul konflik kepentingan karena akan rancu dalam implementasi.

Bagaimana isi pasal-pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi yang diragukan dapat meredam tren kebocoran data?

Sanksi bagi perusahaan yang mengalami kebocoran data masih berupa sanksi administratif. Dalam RUU PDP, perusahaan bisa dikenai sanksi denda dan ganti rugi.

Sumber kebocoran data registrasi kartu SIM Indonesia masih buram. Pemerintah dan operator seluler mengakui data yang beredar mirip, tapi tak sama.  

Berbagai kasus kebocoran data menunjukkan perlunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera diterbitkan.

Pemerintah tak mengambil pelajaran dari kebocoran data. Kejadian serupa terulang dan data merembes lebih masif.

DPR menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi pada bulan ini. Isi draf teranyar belum terang.

Berawal dari niat menaikkan derajat ahli teknologi informasi setara dengan pengacara, Ruby Alamsyah memilih menggeluti dunia keamanan siber. Menurut Ruby, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerahasiaan data pribadi membuat kebocoran data masyarakat masih dianggap sepele.

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi mandek pada tahun lalu. Saat ini DPR dan pemerintah telah menyepakati pembentukan badan otoritas di bawah presiden.