Karut-marut Pengelolaan Data Pribadi Warga Negara - Hukum - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Karut-marut Pengelolaan Data Pribadi Warga Negara

Pelindungan data pribadi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut.

Gedung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, 28 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 172660521924.

PELINDUNGAN terhadap data pribadi kembali menjadi sorotan setelah pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana Abyoto, yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dari jalur perseorangan. Sejumlah ahli teknologi menilai insiden ini menunjukkan betapa rentannya pengelolaan data masyarakat oleh pemerintah.

Praktisi keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Yohanes Maharso

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Data Pribadi KTP Hacker UU Perlindungan Data Pribadi Dharma Pongrekun Perlindungan Data Pribadi Kebocoran Data

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Hukum

Karut-marut Pengelolaan Data Pribadi Warga Negara
Nasional

Konsolidasi Dini Kekuasaan Prabowo Subianto
Ekonomi dan Bisnis

Pekerjaan Rumah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Ekonomi dan Bisnis

Akhirnya Bahlil Lahadalia

Konten Eksklusif Lainnya

17 September 2024
16 September 2024
15 September 2024
14 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.