Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak berpotensi menimbulkan rekonfigurasi kekuasaan. Apa dampaknya?

Praktik dwifungsi TNI sangat terasa pada era pemerintahan Joko Widodo. Dari rencana revisi UU TNI hingga mengubah UU ASN.

Tiga pejabat KSP ikut mengevaluasi penjabat kepala daerah. Keberadaan mereka sarat kontroversi.

Keberpihakan penjabat kepala daerah kepada pasangan calon memperkuat dugaan tentang skenario pejabat titipan.

Sejumlah pegiat antikorupsi dan HAM mengkritik Kementerian Dalam Negeri yang dianggap abai atas putusan Komisi Informasi Pusat.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah berlangsung tidak transparan. Ada penjabat yang terlibat korupsi.

Ombudsman menemukan proses pengusulan penjabat kepala daerah di 85 daerah tidak transparan dan tak melibatkan publik.

Penjabat kepala daerah diharapkan bisa melanjutkan program pemerintahan. Faktor kedekatan para calon pada daerah menjadi kunci.

Musim pergantian kepala daerah habis masa jabatan kembali dimulai. Pemerintah didesak transparan menunjuk penjabat sementara.

Kementerian Dalam Negeri meminta DPRD menyetor bakal calon penjabat kepala daerah. Mekanismenya dianggap tak demokratis.

Kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan aparatur sipil negara menabrak aturan. Membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. 

Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Menteri Tito Karnavian yang memberi kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan ASN. Rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.  

Surat Edaran Kemendagri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat hingga memutasi ASN diduga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Wewenang penjabat kepala daerah itu bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak pemerintah pusat untuk kepentingan Pemilu 2024.

DPRD DKI merampungkan seleksi tiga nama calon penjabat Gubernur Jakarta pengganti Anies Baswedan. Penilaian dan keputusan akhir ada di Presiden Joko Widodo.

Kementerian Dalam Negeri tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah tentang teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Ombudsman mempertimbangkan rekomendasi kepada presiden.

DPRD Jakarta segera menjaring nama-nama yang akan diusulkan menjadi penjabat Gubernur Jakarta. Nama-nama itu akan dibawa ke sidang tim penilai akhir yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Al Araf, peneliti senior Imparsial, mengkritik pengangkatan perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Dahri Saleh mundur dari jabatan penjabat kepala daerah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah disebut-sebut atas keinginan Gubernur Rusdy Mastura. Ia memutuskan mundur setelah gubernur memanggilnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyerahkan daftar pejabat pimpinan tinggi yang dinilai melanggar netralitas ke Presiden Jokowi sebelum penunjukan penjabat kepala daerah. KASN belum memastikan apakah daftar itu menjadi rujukan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri.

Penunjukan sejumlah penjabat kepala daerah mencederai demokrasi dan melanggar undang-undang. Menteri Tito Karnavian seharusnya membatalkan pengangkatan penjabat bermasalah itu.