Kebablasan Menambah Wewenang Penjabat Kepala Daerah
Kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan aparatur sipil negara menabrak aturan. Membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
SURAT edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membolehkan penjabat kepala daerah memutasi dan memberhentikan birokrat tak hanya menabrak aturan yang lebih tinggi. Keputusan tersebut juga berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Keputusan Tito memberikan wewenang berlebihan kepada penjabat kepala daerah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 821/5292/SJ
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini