Kasus pembunuhan Jurkani disebut-sebut sarat akan sejumlah kejanggalan dan aparat terkesan ingin melindungi auktor intelektualis. Semestinya menjadi pemicu bagi penegak hukum membongkar jejaring oligarki tambang ilegal.

Tim Advokasi Jurkani mengadu ke Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim menduga adanya sejumlah manipulasi dalam kasus penganiayaan terhadap Jurkani.

Polres Tanah Bumbu berdalih keterangan saksi sopir senada dengan keterangan pelaku pembacokan terhadap Jurkani. Polisi disebut mengabaikan sejumlah informasi krusial.

Dokter belum bisa mengoperasi luka Jurkani karena mengalami serangan jantung dan gagal ginjal. Kerabat Jurkani menuntut insiden pembacokan itu diusut tuntas.

Tim LPSK tiba di Kalimantan Selatan untuk menemui korban penganiayaan dalam konflik tambang ilegal. Polisi baru menahan dua terduga pelaku dari puluhan orang yang menganiaya.

Sejumlah organisasi pegiat hak asasi dan lingkungan hidup khawatir atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap para aktivis. Pemerintah diminta menerbitkan aturan teknis perlindungan untuk mengungkap kejahatan lingkungan. 

LPSK bakal memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kasus serangan di konsensi PT Anzawara Satria, Kalimantan Selatan. Polisi memeriksa enam saksi.

Jurkani, advokat PT Anzawara Satria, diserang orang tak dikenal setelah meninjau dan mengadvokasi konsesi lahan yang diduga diserobot penambang ilegal. Polisi memeriksa dua pelaku.

Konflik lahan yang berujung pada serangan terhadap Jurkani, advokat PT Anzawara Satria, disebut-sebut sebagai imbas semrawutnya tata kelola peruntukan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pemerintah didesak segera membenahi sistem peruntukan lahan.

Banjir kembali melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Ditengarai akibat kerusakan kawasan hulu Sungai Barito yang semakin parah.

Pemungutan suara ulang pilkada Kalimantan Selatan digelar kemarin. Denny Indrayana merasa dicurangi dan akan menggugat lagi ke MK.

Lubang galian tambang yang tak direklamasi secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

Sejumlah perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) beroperasi tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).