JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan mempersiapkan pemungutan suara ulang untuk pemilihan gubernur 2020. Pemungutan suara dan penghitungan ulang ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Kalimantan Selatan, Sarmuji, mengatakan segera membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru. "Keputusan Mahkamah Konstitusi salah satunya memerintahkan petugas KPPS dan PPK harus baru dalam pelaksanaan pemungutan ulang," kata Sarmuji, kemarin.
Selain menyiapkan tim baru petugas KPPS dan PPK, Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan akan memverifikasi ulang jumlah tempat pemungutan suara (TPS) serta daftar pemilih yang akan mencoblos. Ia meminta semua panitia maupun pemilih tetap tertib mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS karena pandemi belum berakhir.
Ihwal waktu pelaksanaan, Sarmuji mengatakan bakal berkonsultasi lebih dulu ke KPU pusat. Selanjutnya, KPU Kalimantan Selatan akan meneruskan ke KPU kabupaten dan kota yang menggelar pemungutan suara ulang. KPU, kata dia, punya waktu paling lama 60 hari untuk mempersiapkan semuanya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. "Semua persiapan harus cepat karena waktu 60 hari tak terasa," ujar dia.
Pasangan calon nomor urut 02, Denny Indrayana-Difriadi Derajat, mengajukan gugatan atas hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Pasangan ini tak terima dengan hasil rekapitulasi penghitungan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan nomor urut 01, Sahbirin Noor-Muhidin, sebagai pemenang. Denny-Difriadi menduga adanya kecurangan. Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan ini kalah 8.127 suara dari lawannya yang merupakan inkumben.
Denny Indrayana dan Difriadi Darjat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, 3 Agustus 2020. Tempo/Nurdiansah
Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat lalu, mengabulkan sebagian dalil dari pemohon pasangan calon Denny Indrayana dan Difriadi Derajat. Majelis Konstitusi memutuskan membatalkan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2020 yang dimenangi pasangan Sahbirin Noor-Muhidin. Tak hanya membatalkan hasil rekapitulasi, majelis juga memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang.
Hakim Konstitusi menyatakan ada tujuh kecamatan yang diputuskan menggelar pemungutan suara ulang. Kecamatan tersebut, antara lain Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin serta lima kecamatan di Kabupaten Banjar, yakni Sambung Makmur, Aluh-Aluh, Martapura, Mataraman, dan Astambul. Selanjutnya, pemungutan suara ulang juga dilakukan di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tapi pemungutan suara ulang hanya dilakukan di beberapa TPS, yakni TPS 1, 2, 3, 6, dan 8 di Desa Tungkap; TPS 1, 6, 8, 12, 13, 14, 16, dan 18 Desa Binuang; TPS 5, 7, dan 10 Desa Raya Belanti; TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Pualam Sari; TPS 2 Padang Sari; serta TPS 1 dan 3 Desa Mekarsari.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terjadi pelanggaran berupa penggelembungan suara di kecamatan dan TPS yang disebutkan. Berdasarkan pengamatan Mahkamah terhadap rangkaian fakta hukum dalam persidangan, terungkap adanya pemilih yang berada di luar daftar pemilih tetap (DPT) hadir di TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 persen dari jumlah DPT. Lebih lanjut, keterangan saksi yang dihadirkan pemohon mengungkap adanya permasalahan dan kejanggalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah pemilih. "Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di lima kecamatan, adalah beralasan menurut hukum," kata Ketua Majelis Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan, Jumat lalu.
Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin, menyatakan siap menggelar pemungutan suara ulang. Namun Muhaimin menuturkan masih menunggu arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan. "Saat ini KPU sedang mencermati dan mengkaji secara teknis pelaksanaan dan lain-lainnya," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kalimantan Selatan, Supian, menyatakan tim pasangan nomor urut 01 legawa dengan apa pun hasil pilkada. Tim nomor 01, kata dia, juga menerima putusan Mahkamah Konstitusi. "Kalau misalnya kalah, tidak ada kekecewaan, dan menang pun kami tidak ada kegembiraan berlebihan. Prinsipnya, kami hargai pilihan rakyat, jadi siapa pun pemenangnya itulah pilihan rakyat," ujar dia.
Calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 02, Denny Indrayana, mengatakan akan mempersiapkan pemungutan suara ulang dengan mengoptimalkan penggalangan dukungan. Ia berharap bisa memenangi pilkada kali ini dengan terhormat, bermartabat, dan tanpa politik uang. "Semua kekuatan diarahkan untuk menarik hati pemilih untuk memilih kami sekali lagi tanpa iming-iming politik uang," ujar dia.
MAYA AYU PUSPITASARI
