maaf email atau password anda salah
Aktivis hukum dan keluarga korban memprotes pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Mereka khawatir tim tersebut melanggengkan impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Disinyalir akan menguap seperti tiga komite serupa yang pernah dibentuk pemerintahan Jokowi antara 2015 dan 2018.
Komnas HAM berkali-kali mendesak pemerintah untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi tak digubris. Upaya non-yudisial dan sejumlah terduga pelanggar HAM di lingkaran kekuasaan menguatkan keraguan akan keseriusan pemerintah menuntaskan kasus HAM.
Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu diramu sepekan yang lalu. Diklaim telah diteken Jokowi, keputusan presiden yang memayungi tim ini dipersoalkan landasan hukumnya. Skema penyelesaian di luar pengadilan juga dikhawatirkan hanya menjadi jalan mencuci dosa pelanggar HAM.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.