Kapolda disarankan fokus pada fakta penganiayaan oleh polisi terhadap belasan korban, bukan mencari yang memviralkan kasus.

PN Sukoharjo memvonis bebas PT Rayon Utama Makmur dalam kasus pencemaran lingkungan. Putusan hakim dinilai janggal.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengalami teror. Ditengarai berhubungan dengan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja.

Komisioner baru Komnas HAM merumuskan sembilan prioritas kerja dalam enam bulan ke depan. Prioritas kerja selama enam bulan itu tidak berarti segalanya akan selesai pada periode tersebut.

Intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil berlanjut menjelang penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Giliran YLBHI menjadi korban.

Seorang perempuan korban pemerkosaan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM dipaksa menikah dengan salah satu pelaku. Pernikahan sesaat agar pelaku lolos dari jerat hukum dan, ironisnya, kasusnya dihentikan.

LBH Jakarta menyiapkan opsi gugatan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo soal PSE ke pengadilan. Kementerian berkukuh dengan peraturan yang dibuat. 

Korban kekerasan seksual kerap mendapat perlakuan buruk dan diskriminasi dari aparat ketika melaporkan kasusnya. Persoalan-persoalan semacam ini sering terjadi di lapangan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) belum ada kemajuan, juga belum jelas kapan disahkan. Padahal, menurut Direktur LBH APIK, Siti Mazumah, aturan itu sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban. Selain mengawal RUU ini, LBH APIK berjibaku mengadvokasi korban dan penyintas kekerasan.

Sriyanah, salah satu penggerak Wadon Wadas yang menolak penambangan batu andesit di Wadas, Bener, Purworejo, merupakan satu-satunya perempuan yang digelandang ke kantor polisi bersama 66 warga Wadas lainnya. Ana aktif berjuang menentang penambangan di desanya bersama para perempuan Wadas lainnya.

Akun media sosial LBH Yogyakarta serta dua orang pengurusnya sempat diretas setelah insiden kekerasan dan penangkapan warga Wadas. Intimidasi digital diduga merupakan dampak dari sikapnya membela warga Wadas yang menolak tambang batu andesit.

LBH Yogyakarta, yang sedang mengadvokasi warga yang menolak daerah tempat tinggalnya dirusak, mendapat serangan bom molotov. Musim teror berlanjut lagi.

Aksi teror bom molotov di kantor LBH Yogyakarta diduga berhubungan dengan advokasi konflik agraria. Polisi masih berfokus mengumpulkan bukti.