JAKARTA -- Penghuni kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dilanda keresahan pada Rabu malam lalu. Penyebabnya, dua rekan mereka, Safaraldy Widodo dan Dzuhrian Ananda Putra, belum juga kembali dari kantor Kepolisian Resor Jakarta Selatan.
Mereka khawatir keduanya mendapat masalah ketika mengantar surat penolakan pemeriksaan atas sembilan warga Pancoran Buntu dalam perkara dugaan penyerobotan lahan yang diajukan PT Pertamina Training and Consulting (PTC). LBH Jakarta semakin curiga karena telepon seluler Sarafaldy dan Dzuhrian tak bisa dihubungi sejak pukul 16.00 WIB. “Seharusnya mengantar surat tak butuh waktu lama,” kata Charlie Albajili, pengacara publik LBH Jakarta, kepada Tempo, kemarin.
Sekelompok pembela hukum dari LBH Jakarta pun menyusul ke kantor kepolisian di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, itu pada pukul 20.00. Dua jam kemudian, Charlie mendapat kabar bahwa Sarafaldy dan Dzuhrian sedang diperiksa penyidik Unit II Harta-Benda di Satuan Reserse Kriminal. Tim LBH pun langsung mengajukan pendampingan hukum dalam pemeriksaan tersebut.
Namun petugas justru melarang Safaraldy dan Dzuhrian menandatangani surat kuasa bagi tim hukum LBH. Polisi kemudian meminta Charlie cs keluar dari ruangan selama pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) atas asisten pengabdi bantuan hukum dan paralegal LBH Jakarta tersebut. “Kami baru bisa menemui keduanya setelah selesai pemeriksaan pukul 00.49,” ujar Charlie.
Rumah warga yang bertahan dari penggusuran di Jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta, 23 Maret 2021. TEMPO/Subekti
Dari keterangan sejumlah anggota LBH, Safaraldy dan Dzuhrian mendapat intimidasi sejak bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik diduga menolak penjelasan perihal cacatnya prosedur hukum pemanggilan pemeriksaan terhadap sembilan dari 31 warga Pancoran Buntu II yang masuk daftar saksi kasus dugaan penyerobotan lahan tersebut.
Penyidik kemudian melarang keduanya meninggalkan kantor polisi itu. Sarafaldy dan Dzuhrian tiba-tiba dimasukkan dalam daftar saksi perkara Pancoran Buntu dengan Pasal 167 dan 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang memasuki lahan dan penggelapan harta tak bergerak. Keduanya pun hanya bisa pasrah dan menunggu proses hukum sejak pukul 16.00 sampai 22.00.
“Aneh kalau kepolisian bilang mereka tak melakukan penahanan. Buktinya, kedua pendamping hukum itu tak bisa dan tak boleh ke mana-mana. Baru kemudian diperiksa ketika malam,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.
Menurut dia, kepolisian telah mengintimidasi dan menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan abuse of power. Kedua anggota LBH Jakarta itu ditahan dan diperiksa tanpa didahului surat panggilan pemeriksaan. Keduanya diperlakukan seolah-olah pelaku pidana yang tertangkap tangan sehingga langsung menjalani pemeriksaan.
Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, 5 Desember 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menolak pemberian pendampingan hukum bagi saksi dalam sebuah perkara. “Secara hukum pun, ada yang istilahnya kuasa hukum lisan. Tak perlu surat," ujar Asfinawati. "Lagi pula, apa alasan pidana mengantar surat kepada polisi?”
LBH mulai terlibat di Pancoran Buntu setelah terjadi bentrokan antara warga dan organisasi massa pada Rabu malam pekan lalu. Kericuhan itu membuat 23 warga luka-luka. Menurut warga, mereka diserang setelah menolak hasil mediasi penggusuran oleh Pertamina.
Alih-alih mengusut pelaku bentrokan, polisi lebih tertarik melanjutkan laporan Pertamina Training soal dugaan penyerobotan lahan di Pancoran Buntu II. Kasus inilah yang membuat petugas Kepolisian Jakarta Selatan melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap warga Pancoran Buntu II, pada 23 Maret lalu.
Sebagai pendamping hukum, LBH Jakarta menyarankan agar warga menunda kehadiran di kantor polisi karena surat pemeriksaannya tak memenuhi prosedur dan ketentuan KUHAP. Warga kemudian meminta Safaraldy dan Dzuhrian menyampaikan surat penolakan panggilan pemeriksaan. “Kami juga meminta PT Pertamina Training and Consulting menghentikan segala upaya penggusuran paksa dengan upaya kriminalisasi dan pengerahan massa dengan dalih apa pun,” kata Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana.
Hingga berita ini ditulis tadi malam, Manager Legal PTC, Achmad Suyudi, belum menjawab pertanyaan Tempo perihal tudingan kriminalisasi dalam sengketa Pancoran Buntu tersebut.
