Pelanggaran etik hakim dalam pengurusan perkara di tingkat kasasi semakin marak. Mengapa hal ini terus terjadi?

Kurnia Ramadhana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, mengungkap latar belakang pembebasan para koruptor kakap belakangan ini.

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, dan sejumlah napi kasus korupsi lainnya mendapat pembebasan bersyarat meski tak menjadi justice collaborator. Bukti buruknya komitmen pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo.

Kejaksaan Agung berencana mengatur pakaian terdakwa selama sidang agar tak mencirikan agama tertentu. Meski rencana itu baik untuk menghilangkan bias citra suci selama sidang, ada potensi pelanggaran hak berekspresi. 

Mengurangi masa kurungan para terpidana korupsi akan meniadakan efek jera hukuman atas kejahatan luar biasa tersebut.

KPK tidak pernah membeberkan hasil supervisi lembaganya dalam perkara suap pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, yang menjerat jaksa Pinangki dan Joko Tjandra. KPK justru menghentikan supervisi ketika kejaksaan menghentikan penyidikan sebelum mengungkap aktor utama rasuah tersebut.

Seseorang yang disebut sebagai "king maker" diduga berperan penting dalam kasus suap Joko Tjandra. Namanya berulang kali muncul dalam percakapan jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Tjandra.

Transkrip percakapan jaksa Pinangki dan pengacara Joko Tjandra mengungkap peran "King Maker." Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia menduga dia merupakan auktor intelektualis dalam kasus suap Joko Tjandra.

MAKI menggugat KPK ke praperadilan karena tidak mengusut identitas "king maker" yang berada di balik kasus suap jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra.

Trio kasus fatwa bagi Joko Tjandra berakhir di penjara. Hukuman bagi jaksa Pinangki berkurang dari 10 menjadi 4 tahun penjara.

Keringanan hukuman untuk Joko Tjandra melukai rasa keadilan. Rangkaian gerakan mematikan pemberantasan korupsi di Indonesia.