maaf email atau password anda salah
Sejumlah pengamat politik dan hukum menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri tak perlu mundur saat menjadi calon presiden atau wakil presiden rentan disalahgunakan sebagai ajang promosi diri. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas negara hingga memobilisasi pegawai untuk kepentingan elektoral. Putusan MK memihak kekuasaan dan partai politik.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.