Studia merupakan rubrik hasil kolaborasi Koran Tempo dengan lembaga riset. IDEAS mengulas ihwal penerimaan pajak Indonesia.  

Setelah Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II rampung, pemerintah akan berfokus pada penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Berakhir pada Kamis lalu, tax amnesty jilid II berhasil menghimpun pajak penghasilan sebesar Rp 61,01 triliun. Dianggap memperburuk kepatuhan wajib pajak.    

Kadin dan Apindo ikut mensosialisasi program amnesti pajak jilid II. Meski tarif pajak yang dikenakan lebih mahal dibanding amnesti pajak jilid I, kesempatan ini dinilai tetap menguntungkan dan membawa manfaat bagi pengusaha.

Target penerimaan pajak pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.265 triliun, lebih rendah dari realisasi pada 2021.

Pemerintah mengantongi potensi aset wajib pajak di luar negeri dari hasil pertukaran data antarlembaga. Nilainya bisa mencapai Rp 1.346 triliun.

Amnesti pajak jilid II mempersyaratkan penggunaan sistem online. Dianggap lebih aman dibanding cara konvensional, di mana berkas wajib pajak rawan bocor.

Kalangan pelaku usaha tak ingin melewatkan kesempatan kedua pengampunan pajak pada tahun depan. Apindo memprediksi nilai harta yang masuk dan diungkap mencapai Rp 1.000 triliun.

Pemerintah optimistis pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat mendongrak kinerja penerimaan negara. Peningkatan penerimaan perpajakan bersumber dari sejumlah kebijakan baru dalam UU HPP.

Pemerintah memastikan akan berhati-hati dalam melaksanakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan tidak ingin upaya menggenjot penerimaan perpajakan mengganggu pemulihan ekonomi.

Dokumen Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Jokowi termasuk di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang.  

Rencana pemerintah menjalankan program pengampunan pajak jilid kedua tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Pengungkapan harta wajib pajak secara sukarela itu berpotensi menciptakan moral hazard.

Rencana pemerintah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II ditentang sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memicu penyimpangan moral dan ketidakpatuhan. Pemerintah lebih didorong mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.

Pengungkapan harta secara sukarela yang direncanakan dalam RUU  Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinilai tak akan menjawab isu kepatuhan pajak. Contohnya terlihat pada kegagalan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I dalam memenuhi target. 

Alih-alih memberi pengampunan baru, pemerintah diminta mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.

RUU HPP tidak menjelaskan mekanisme screening harta peserta amnesti pajak.

RUU HPP memuat skema amnesti pajak terbaru hingga pajak karbon.

Revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sejumlah agenda, dari pengampunan pajak, penghapusan sanksi pidana, hingga wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.