Alasan Polisi Meminta Guru Besar Memuji Jokowi

JAKARTA — Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengatakan tindakan polisi yang meminta sejumlah pemimpin perguruan tinggi memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai upaya cooling system dalam Pemilu 2024. Cooling system yang dimaksudkan adalah upaya untuk menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto menjelaskan bahwa tindakan polisi menerapkan cooling system demi mencegah perpecahan di antara masyarakat menjelang Pemilu 2024. "Agar pemilu (berlangsung) damai," ujar Satake kepada Tempo, Selasa, 6 Februari 2024.

Tayangan rekaman video berupa pernyataan sejumlah rektor dan wakil rektor perguruan tinggi muncul di media sosial TikTok dalam sepekan terakhir ini. Tayangan video tersebut berisi pujian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan seruan untuk bersikap netral dalam pemilu.

Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto mengungkapkan dirinya sempat diminta seseorang yang mengaku polisi pada Jumat lalu. Melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, polisi yang menghubungi itu meminta Ferdinandus membuat video berupa testimoni perihal kinerja Jokowi dan tentang pemilu. “Saya mendapat pesan melalui WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang yang mendapat instruksi dari Polda Jawa Tengah," ujar Ferdinandus pada Senin, 5 Februari lalu.

Anggota dewan profesor dan perwakilan civitas academica Universitas Brawijaya bersalaman setelah menyerukan pernyataan sikap tentang penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia di depan gedung rektorat Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 6 Februari 2024. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Permintaan tersebut muncul setelah para guru besar berbagai kampus menyatakan sikap mengkritik rusaknya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Ferdinandus menuturkan polisi itu memintanya membuat video testimoni tersebut dengan sejumlah poin jawaban yang sudah dibuat sebelumnya.

Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas kembali meneleponnya, tapi tidak ditanggapi. Ferdinandus kemudian dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pemimpin perguruan tinggi lain yang sudah membuatnya. Hingga Senin lalu, Ferdinandus beberapa kali dihubungi oleh polisi itu. "Tapi tidak saya angkat," ujarnya.

Ferdinandus menuturkan dirinya menghadiri pertemuan pemimpin perguruan tinggi Katolik di Surabaya pada Sabtu lalu. Pertemuan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) itu menghasilkan deklarasi sikap meminta pemilu yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. Aptik juga meminta aparatur sipil negara, TNI, dan Polri bersikap netral.

Selain Ferdinandus, polisi mendatangi Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah (Unimus) Semarang Hardi Winoto. Dua polisi berseragam menyambangi kediaman Hardi pada Jumat sore, 2 Februari 2024. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kepala Kepolisian Sektor Tembalang, Semarang.

Hardi diwawancarai dua polisi itu soal pemilu dan kinerja pemerintahan Jokowi. Wawancara direkam menggunakan telepon dan kamera telepon seluler. Menjawab pertanyaan polisi tentang pemilu, Hardi mengatakan, perguruan tinggi harus bersikap netral dan memberi ruang bagi para kandidat yang ikut kontestasi. Polisi kemudian meminta Hardi menjawab soal program kerja Presiden Jokowi. Hardi mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi saat menangani pandemi Covid-19.

Pada Jumat malam itu juga, dia mendapat kiriman tautan portal media yang memuat materi wawancaranya tersebut. Keesokan harinya, berita itu menjadi perbincangan para dosen di Unimus. "Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon (presiden),” ujarnya. Hardi pun tak menyangka wawancaranya dengan polisi itu muncul di portal media massa.

Hardi lantas menghubungi Kepala Polsek Tembalang Komisaris Wahdah Maulidiawati untuk meminta konfirmasi sekaligus mempertanyakan alasan wawancaranya tersebut diterbitkan di media massa. Tim Unimus juga menghubungi redaksi media massa dan meminta konten wawancara itu dicabut. Namun rupanya tayangan video wawancara itu juga muncul di media sosial TikTok dengan akun @enaknya.ngapain.y8.

Markas Besar Kepolisian RI menegaskan, permintaan wawancara dan video testimoni kepada sejumlah pemimpin perguruan tinggi tersebut untuk memelihara kondusivitas Pemilu 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan netralitas Polri dalam pemilu. 

Trunoyudo mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri. “Maka dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk dari elemen civitas academica,” kata Trunoyudo lewat keterangan tertulisnya, 6 Februari 2024.

Video Kepala Staf Kepresidenan 

Di tengah gelombang gerakan kampus yang terus meluas, muncul video Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjadi perbincangan guru besar dan civitas academica dalam grup terbatas aplikasi perpesanan WhatsApp atau WAG. Dalam video berdurasi 1 menit 18 detik itu, Moeldoko mengatakan seorang profesor yang tidak punya hati sama seperti robot dan kemungkinan ada yang mengendalikan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Desember 2023. TEMPO/Subekti

Dalam grup terbatas WAG yang juga forum diskusi para dosen itu, belakangan diketahui video tersebut merupakan video lama. Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan video lama Moeldoko itu memang sempat menjadi perbincangan di kalangan akademikus, tapi kemudian ada yang mengklarifikasinya. “Ini enaknya kalau ada forum diskusi. Kami saling bantu untuk cross check sehingga terhindar dari tuduhan menyebar fitnah,” kata Rimawan kepada Tempo, kemarin.

Moeldoko tidak merespons upaya permintaan konfirmasi Tempo sehubungan dengan tayangan video tersebut. Juru bicara Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Billy Esratian, menjawab permintaan konfirmasi Tempo dengan merujuk pada unggahan media sosial Instagram resmi KSP. “Video itu merupakan video lama. Saat itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons dugaan penghinaan yang dilakukan akademikus Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana tanggal 3 Agustus 2023,” tulis Instagram resmi KSP.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencurigai adanya pihak-pihak yang mengatur gerakan guru besar dan civitas academica. Sebab, gerakan mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi kian masif. “Mana ada politik yang tidak ngatur-ngatur. Kita tahulah. Saya ngerti betul barang ini,” ucap Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin lalu.

Menanggapi hal tersebut, Herlambang Wiratraman, Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menyayangkan tudingan Bahlil itu. Menurut dia, pernyataan Bahlil itu memperlihatkan ketidakpahaman esensi berdemokrasi. “Di kampus, ekspresi itu adalah kebebasan akademik,” kata Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum UGM ini.

Herlambang menuturkan gelombang solidaritas antarkampus muncul karena mereka sudah muak dengan kekuasaan yang menabrak etika. Ia menyebutkan cara Bahlil merespons kritik terhadap pemerintahan Jokowi sama seperti cara-cara pada era Orde Baru, yakni memproduksi narasi stigmatisasi. “Berdialog soal keresahan publik dengan kampus adalah merefleksikan masalah dasarnya dan menghormati kebebasan akademik. Ini menjadi elemen dasar ekspresi dari kaum intelektual,” ujarnya.

Hingga kemarin tercatat sudah ada 57 perguruan tinggi dan 10 organisasi masyarakat sipil yang mendeklarasikan sikap mengkritik kepemimpinan Jokowi. Terbaru adalah civitas academica Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menyatakan Deklarasi Rawamangun.

Dosen sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun, mengatakan deklarasi ini didasarkan atas keprihatinan civitas academica UNJ atas berbagai realitas tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik belakangan ini. "UNJ sebagai universitas perjuangan memiliki jejak perjalanan sejarah sejak kelahirannya hampir enam dekade silam," kata Ubedilah, kemarin.

Civitas academica dan alumnus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta juga menggelar Seruan Bela Bangsa di depan gedung rektorat, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Seruan bela negara ini dibacakan oleh dosen ilmu politik Fisip UPN Veteran Jakarta, Sri Lestari Wahyuningrum.

Dia menyerukan seluruh penyelenggara negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara. “Kami memanggil seluruh civitas academica dan masyarakat untuk ikut menegakkan sendi-sendi kehidupan sosial serta politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi," ujarnya. 

EKA YUDHA SAPUTRA | JAMAL ABDUN NASHR | DANIEL A. FAJRI | RICKY JULIANSYAH | ANTARA