Perebutan kendali Partai Demokrat di ranah hukum jadi bola liar politik jelang pemilihan presiden 2024. Dua kubu saling tuding.

Perebutan kendali Partai Demokrat memasuki babak baru. Pengurus partai di daerah serentak meminta pelindungan. 

Di tengah ancaman ambyarnya peluang calon presiden dari kalangan sipil, pensiunan jenderal berancang-ancang masuk gelanggang. Ada yang sudah memiliki kendaraan partai, tapi ada juga yang masih mencari-cari peluang. Prabowo, Moeldoko, dan siapa lagi?

Para kandidat calon presiden yang berlatar belakang tentara berpotensi dilirik partai politik pada Pemilihan Umum 2024. Organisasi masyarakat sipil mengingatkan potensi penyalahgunaan pengerahan anggota TNI untuk kepentingan Pemilu 2024.

Setelah Prabowo dan Andika, giliran Moeldoko yang meramaikan kontestasi pemilihan presiden 2024. Ada lobi NasDem mendekati Moeldoko.

Capaian penyelesaian konflik agraria lewat satuan tugas bentukan KSP masih sangat minim. Alasan pencatatan aset ikut mempengaruhi.

Indeks demokrasi Indonesia 2021 masih kalah oleh Malaysia dan Timor Leste. Dari lima indikator, Indonesia jeblok dalam urusan kebebasan sipil dan budaya politik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut menutup pintu mediasi dengan dua peneliti ICW. Riset dibalas riset, bukan somasi dan laporan pidana.

Pelaporan peneliti ke polisi oleh pejabat publik menunjukkan watak antikritik dan antisains. Hal ini akan berdampak buruk bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dua dekade berdiri, konflik internal terus mendera Partai Demokrat. Perlu kepiawaian dalam mengelola faksionalisme.

Masyarakat sipil mendorong Komnas HAM menindaklanjuti dugaan keterlibatan Luhut Pandjaitan dalam rencana eksploitasi Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dua anggota kabinet Jokowi, yaitu Luhut Pandjaitan dan Moeldoko, melaporkan para aktivis yang mengkritiknya ke kepolisian. Pelaporan ini dianggap sebagai upaya mengkriminalkan aktivis.

Menteri dan pejabat senior di lingkaran dekat Jokowi membalas kritik dengan somasi dan laporan ke polisi. Presiden seharusnya menghentikan langkah pembantunya itu.    

Luhut Binsar Pandjaitan akan mengadukan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke polisi karena mengkritiknya. Moeldoko lebih dulu melaporkan ke Bareskrim dua peneliti ICW yang mengkritiknya.

Somasi menjadi metode baru pejabat membungkam kritik. Masyarakat sipil semakin takut berpendapat.

Sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan somasi pejabat kepada masyarakat. Penyelenggara negara semestinya paham ihwal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan warga. 

Koalisi organisasi masyarakat sipil mengecam somasi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Patut diduga sebagai upaya menakut-nakuti masyarakat agar tidak mengkritik.

ICW menemukan nama pejabat di luar Moeldoko dan anggota DPR terhubung dengan perusahaan produsen Ivermectin. Jejaring pemburu rente.