JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik pemerintah DKI perihal pengalokasian dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, hingga saat ini, Dewan belum menerima dokumen tentang rencana penggunaan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun itu.
“Informasi yang kami terima cuma gelondongan. (Pinjaman) itu untuk proyek banjir, lalu infrastruktur,” kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Idris, kemarin. “DPRD ingin tahu, dana untuk program banjir itu yang mana?”
Menurut Idris, sejak pemerintah Jakarta menandatangani kesepakatan pinjaman dengan Kementerian Keuangan, tak ada satu pun laporan yang disampaikan eksekutif kepada legislatif. Bahkan pemerintah DKI belum mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. Begitu juga dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.
Berdasarkan agenda DPRD, pembahasan APBD Perubahan, termasuk alokasi anggaran dari PT SMI, sudah dimulai pada pekan depan. Karena itu, Idris meminta pemerintah segera memberikan seluruh dokumen agar bisa dipelajari sebelum pembahasan. Apalagi pembahasan tahun ini digelar secara virtual sehingga lebih sulit. “Jadi, jangan lebih lama lagi,” kata dia.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Andyka, mengatakan dokumen APBD Perubahan dan program dana utang seharusnya sudah dikirimkan kepada parlemen pada akhir September lalu. Sebab, pembahasan APBD Perubahan harus selesai pada akhir bulan ini. Dengan demikian, eksekutif dan legislatif bisa segera melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2021.
Pinjaman yang diperoleh DKI dalam program PEN ini digelontorkan secara bertahap, yaitu Rp 3,26 triliun pada 2020 dan Rp 9,42 triliun pada 2021. Menurut Andyka, pemerintah DKI harus merinci lebih detail pengalokasian dana pinjaman tersebut. “Jangan memandulkan fungsi pengawasan DPRD dengan mengeluarkan pergub karena (alasan) tak cukup waktu pembahasan,” ujar Andyka.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 986 Tahun 2020 yang berisi pembentukan Komite Pengarah Tim Pinjaman PEN DKI. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta mengajukan tujuh proyek yang akan mendapat dana talangan tersebut.
Tujuh proyek itu merupakan program prioritas pemerintah Jakarta. Saat terjadi pandemi Covid-19, proyek-proyek tersebut terancam terhenti karena anggaran tersedot untuk penanganan wabah, sehingga pemerintah terpaksa merasionalisasi struktur APBD.
Anies mengklaim, proyek-proyek yang diajukan DKI kepada Kementerian Keuangan itu sesuai dengan syarat penggunaan pinjaman, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi. “Bila ekonomi bisa cepat pulih, tentu akan berdampak nasional,” kata dia.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, sebelumnya menjelaskan, ada sejumlah ketentuan dalam penggunaan dana pinjaman PEN. Salah satunya adalah proyek-proyek yang dibiayai sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah. “Jadi, bukan program yang baru dibuat atau diusulkan,” kata dia.
FRANSISCO ROSARIANS
