Konten
![Kapal China Coast Guard terlihat dari kapal Angkatan Laut Indonesia saat berpatroli di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di utara Pulau Natuna, 11 Januari 2020. Antara/M Risyal Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2021/12/02/788751/788751_400.jpg)
Antara Diam dan Protes Balik ke Beijing
Pemerintah Indonesia disarankan mempertahankan kegiatan pengeboran minyak di Laut Cina Selatan meski Cina memprotesnya. Indonesia perlu menggalang dukungan negara-negara di Asia Tenggara.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Desember 2021
![Lokasi Laut Natuna Utara. REUTERS/Beawiharta](https://images-tm.tempo.co/all/2021/12/02/788758/788758_400.jpg)
Adu Klaim di Laut Natuna
Pemerintah Cina disebutkan melayangkan protes dan meminta Indonesia menghentikan pengeboran sumur minyak dan gas di Laut Cina Selatan. DPR dan akademikus menyarankan agar pemerintah tidak menanggapi protes tersebut karena lokasi sengketa di perairan Indonesia.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Desember 2021
![Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, 1 Desember 2021. ANTARA/Hafidz Mubarak A](https://images-tm.tempo.co/all/2021/12/01/788674/788674_400.jpg)
Pertemuan Hibrida untuk Tamu Negara
Pertemuan pendahuluan G20 dirancang berlangsung secara offline dan online. Bagian dari strategi mengantisipasi penyebaran varian baru Covid-19, Omicron.
Berita Utama Edisi : Kamis, 2 Desember 2021
![Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoli saat memberi keterangan terkait Undang Undang Cipta Kerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 25 November 2021. Tempo/Tony Hartawan](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/25/788187/788187_400.jpg)
Konstitusional Dulu, Inkonstitusional Kemudian
Meski UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, MK tetap memutuskan undang-undang ini berlaku hingga diperbaiki. Seharusnya omnibus law dinyatakan batal karena cacat formal.
Berita Utama Edisi : Jumat, 26 November 2021
![Aksi buruh menuntut pembatalan omnibus law di Gedung Sate, Bandung, 25 November 2021. TEMPO/Prima Mulia](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/25/788193/788193_400.jpg)
Respons Perbaikan Setelah Putusan
Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mematuhi putusan uji formal UU Cipta Kerja.
Berita Utama Edisi : Jumat, 26 November 2021
![Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat kunjungan membahas sejumlah kerjasama TNI-Polri, diantara percepatan vaksinasi COVID-19 dan penanganan konflik di Papua di Mabes Polri Jakarta, 23 November 2021. ANTARA/HO/Divhumas Mabes Polri](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/24/788110/788110_400.jpg)
Safari Panglima Bahas Papua
Jenderal Andika berjanji akan menerapkan kebijakan yang humanis dalam menangani masalah di Papua. Dinilai perlu pengurangan dan penarikan pasukan.
Nasional Edisi : Kamis, 25 November 2021
![Kendaraaan tempur dalam pameran alutsista di Yogyakarta. Dok Tempo/Pius Erlangga](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/23/788070/788070_400.jpg)
Naik Berlipat tanpa Penguatan Pengawasan
Tren kenaikan anggaran pertahanan setiap tahun tak dibarengi dengan transparansi dan pengawasan yang kuat. Dalih kerahasiaan negara membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Berita Utama Edisi : Rabu, 24 November 2021
![Meriam MM 23/Zur. TEMPO/Subekti](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/23/788067/788067_400.jpg)
Rawan Rasuah di Sektor Pertahanan
Indonesia tergolong sebagai negara berisiko tinggi korupsi di sektor pertahanan. Pemerintah perlu menjadikan laporan Transparency International itu untuk membenahi pengelolaan anggaran sektor pertahanan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 24 November 2021
![Aksi menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menindak lanjuti pelaku kekerasan seksualdi kantor Kementerian Mendikbud, Jakarta, 10 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/21/787919/787919_400.jpg)
Kuat Dukungan pada Peraturan Menteri Pendidikan
Peraturan Mendikbud tentang kekerasan seksual di kampus sempat menuai banyak penolakan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menemui pengurus Muhammadiyah untuk menjelaskan detail aturan tersebut.
Berita Utama Edisi : Senin, 22 November 2021
![Aksi diam menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menindak lanjuti pelaku kekerasan seksual di kampus di kantor Kementerian Mendikbud, Jakarta, 10 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/21/787890/787890_400.jpg)
Menekan Kekerasan Seksual di Kampus
Perguruan tinggi merespons peraturan Menteri Pendidikan soal kekerasan seksual dengan membuat aturan dan unit penanganan kasus pelecehan. Ada pelaku yang sudah dikenai sanksi.
Berita Utama Edisi : Senin, 22 November 2021
![Warga antre mendapatkan bantuan beras bansos di Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, 19 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/19/787718/787718_400.jpg)
Tersebab Validitas Data Belum Rampung
Validitas data menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam program bantuan sosial. Data penerima bansos perlu segera diperbaiki sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 20 November 2021
![Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mendengarkan keterangan Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis terkait penangkapan Farid Okbah, Zain An Najah, dan Anung Al Hamad di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, 17 November 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/20/787762/787762_400.jpg)
Sunyi di Kantor Organisasi Pendiri PDRI
Partai Dakwah Rakyat Indonesia didirikan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII). Tapi belakangan disebut-sebut pecah kongsi.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 November 2021
![Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta. Tempo/Imam Sukamto](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/15/787474/787474_400.jpg)
Publikasi Audit tanpa Diminta
LSM sudah menjalankan dan memaparkan audit tahunan tanpa perlu diminta. Audit LSM bukan wewenang Menko Kemaritiman dan Investasi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 16 November 2021
![Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Klaten, Jawa Tengah, 24 September 2021. Dok. Pemprov Jateng](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/12/787199/787199_400.jpg)
Utak-atik Calon Pendamping Airlangga
Golkar berpeluang menjalin koalisi dengan NasDem atau Demokrat. NasDem cukup terbuka kepada Anies, Ridwan Kamil, Khofifah, dan Agus Yudhoyono.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 13 November 2021
![Baliho bergambar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan tokoh partai lainnya di Depok, Jawa Barat, 9 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/12/787204/787204_400.jpg)
Koalisi Kanan-Kiri Oke
Dengan 85 kursi di DPR, Golkar hanya perlu menggandeng satu partai menengah untuk mengajukan calon presiden. Bisa berkoalisi dengan partai kanan dan partai kiri.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 13 November 2021
![Pelaku usaha kecil menyiapkan berkas antara lain data pribadi saat pendaftaran Bantuan Langsung Tunai di Bandung, Jawa Barat, 2020. TEMPO/Prima Mulia](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/11/787113/787113_400.jpg)
Akhiri Beda Pendapat Lewat Pertemuan Informal
Komisi I DPR dan pemerintah mulai satu pemahaman mengenai posisi otoritas perlindungan data pribadi (PDP). Dewan menargetkan RUU PDP disahkan menjadi undang-undang pada akhir 2021.
Nasional Edisi : Jumat, 12 November 2021
![Seorang warga menyiapkan data pribadi untuk mengurus surat pemindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Depok, Jawa Barat. TEMPO/M Taufan Rengganis](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/11/787111/787111_400.jpg)
Makin Mendesak Setelah Kebocoran Berulang
Praktisi teknologi informasi menilai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting untuk melindungi data masyarakat. Tanpa landasan hukum, pengelolaan data di Indonesia sulit membaik.
Nasional Edisi : Jumat, 12 November 2021
![Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim (tengah) berdiskusi dengan penyelenggara pendidikan vokasi dan perwakilan dunia industri saat mengunjungi Politeknik Negeri Bali di Badung, Bali, 7 Oktober 2021. ANTARA/Fikri Yusuf](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/10/787059/787059_400.jpg)
Upaya Dialog Redakan Penolakan Peraturan Menteri
Menteri Pendidikan mendekati berbagai kalangan untuk mensosialisasi peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dialog diharapkan bisa meredam penolakan.
Nasional Edisi : Kamis, 11 November 2021
![Aksi menolak kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah kampus di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 10 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/10/787055/787055_400.jpg)
Kampus Dukung Aturan Kekerasan Seksual
Peraturan Menteri Pendidikan tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mendapat dukungan para rektor. ITB, UGM, Padjajaran, dan perguruan tinggi lainnya membuat ketentuan yang diselaraskan dengan peraturan menteri itu.
Nasional Edisi : Kamis, 11 November 2021
![Sejumlah anggota Brimob Polda Papua bersiaga di pemukiman penduduk Kompleks Tirta Mandala Jayapura, Papua, 5 November 2021. ANTARA/Indrayadi TH](https://images-tm.tempo.co/all/2021/11/09/786996/786996_400.jpg)
Jalan Terbentang Menuju Dialog Papua
Wacana lama menyelesaikan konflik Papua lewat dialog mendapat angin segar lewat pernyataan calon Panglima TNI, Andika Perkasa. Perlu keputusan politik dari Presiden Jokowi.