Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Menurut MK, pembentukan undang-undang itu tidak didasari metode yang pasti, baku, dan standar. Tapi produk cacat formal itu hanya akan inkonstitusional bila pemerintah dan DPR tidak memperbaikinya dalam waktu dua tahun. Pegiat dan pakar hukum menilai seharusnya MK membatalkan dulu undang-undang itu.

Meski UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, MK tetap memutuskan undang-undang ini berlaku hingga diperbaiki. Seharusnya omnibus law dinyatakan batal karena cacat formal.

MK memutuskan UU Cipta Kerja cacat formal tapi bersyarat. 

Eva K. Sundari, Direktur Institut Sarinah, mengkritik pimpinan DPR yang tak juga mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam sidang paripurna. Rancangan itu akan memberi perlindungan yang dibutuhkan pekerja domestik selama ini.

PT Pelindo (Persero) langsung menggenjot kinerja keuangan pasca-merger menjadi holding, pada Oktober lalu. Bakal menjadi operator pelabuhan peti kemas terbesar ke-8 di dunia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tiba-tiba menolak memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan pinjaman Rp 4,02 triliun ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Padahal utang ini rencananya menjadi modal PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF Sunter tahun depan.

Terungkapnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus terus bertambah. Pemerintah semestinya segera memberlakukan situasi darurat.

Remaja biasanya kesulitan beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Keberadaan guru tidak tergantikan oleh siapa pun, termasuk teknologi canggih.

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kita memang layak pesimistis terhadap pemerintahan Prabowo jika melihat langkah yang mengawali kerjanya ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?