Setelah pemerintah melarang Hizbut Tahrir Indonesia dan ormas lain yang mengusung pendirian negara (khilafah) Islam, organisasi baru tampil lewat konvoi sporadis di sejumlah kota. Namanya Khilafatul Muslimin. Meski atributnya identik dengan cita-cita pendirian negara Islam, pengurus yayasan itu mengklaim hanya menangani pendidikan. Mereka pun menafsir ulang istilah khilafah sebagai forum berkumpulnya umat Islam. Tempo menelusuri jaringan organisasi yang didirikan mantan residivis kasus terorisme itu.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tetap mewaspadai gerakan Khilafatul Muslimin. Ditengarai berkamuflase lewat kegiatan sosial dan dakwah untuk mendirikan negara Islam.

Penunjukan sejumlah penjabat kepala daerah mencederai demokrasi dan melanggar undang-undang. Menteri Tito Karnavian seharusnya membatalkan pengangkatan penjabat bermasalah itu.     

Perusahaan sawit berusaha menghindari pembayaran pajak sawit dengan berbagai modus, dari mengelabui transaksi ekspor hingga melalui negara suaka pajak.

Harga tiket pesawat terus meningkat, bahkan sampai menjadi komponen penyumbang inflasi pada Mei lalu. Keberadaan tuslah menjadi penyebabnya.

Indonesia kini disebut berada di fase pandemi terkendali. Keputusan perubahan status pandemi menjadi endemi suatu negara diputuskan dengan berkoordinasi bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pemerintah dapat menetapkan peralihan pandemi menjadi endemi pada Agustus 2022.

Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem harus mencapai 0 persen pada 2024. #Infotempo

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?