Gotong Royong Memberantas Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Terlebih, selama pandemi Covid-19 selama dua tahun menyebabkan angka kemiskinan mengalami kenaikan. Karena itu, berdasarkan amanat sustainable development goal atau SDG’s pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat mencapai nol persen pada 2030.

Spesialis Pelaksanaan Program Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Fajar Agung Wahono, mengatakan Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.

Target yang ditetapkan pemerintah tersebut mulai dicanangkan sejak 4 Maret 2020. Pada tahun lalu penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan di 35 kabupaten. Target diperluas di 212 kebupaten di seluruh Indonesia pada 2022. Sedangkan kategori masyarakat miskin merupakan orang dengan konsumsi per kapita kurang dari 1,9 purchasing power parity (PPP).

“Mari masyarakat saling bergotong royong bekerja sama menyelesaikan kemiskinan karena seluruh warga negara dapat hidup yang layak maka negara harus hadir,” kata Fajar dalam Pagelaran Wayang Kulit bertema Pancasila Jiwaku: Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada 3 Juni 2022.

Secara umum, Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) terdiri dari tiga program besar. Pertama, menurunkan beban pengeluaran agar tidak semakin bertambah dengan diadakannya bantuan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan menyediakan program kredit usaha rakyat (KUR).

Ketiga, dengan meminimalisir jumlah wilayah yang menjadi kantong kemiskinan pada setiap kabupaten yang terdapat di desa-desa tertentu yang mengalami kemiskinan.

Karena itu, kata Fajar, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dinilai penting dalam menangani kemiskinan hingga di level desa di setiap masing-masing kabupaten. Secara keorganisasian, TKPKD diketuai langsung oleh wakil bupati, dengan sekretaris dijabat oleh Kepala Bappeda. “Dalam waktu dekat penghapusan kemiskinan ekstrim itu ada pada instruksi presiden. Nanti setelah resmi, diikuti penerbitan pedoman umum tentang pelaksanaan penghapusan ekstrim,” ujar Fajar.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Wiryanta, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan hingga tahun 2020, dari tahun ke tahun tingkat pemahaman masyarakat tentang Pancasila mengalami penurunan.

“Presiden Joko Widodo tanggal 1 Juni kemarin saat di Ende mengatakan bahwa Pancasila tidak hanya sekadar kata, melainkan juga perlu diterapkan dalam perbuatan,” ujarnya.

Terlebih, sejak pandemi melanda, semakin menimbulkan kemiskinan ekstrem dibandingkan dari sebelumnya. Meski begitu, hal tersebut dapat ditanggulangi mengingat saat ini pemerintah sudah mengubah situasi pandemi menjadi endemi. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat, kemarin saat mudik lebaran sukses dan publik dalam bersilaturahim, sekaligus meningkatkan perekonomian di daerah,” kata Wiryanta.

Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, mengatakan gotong royong adalah salah satu nilai terkandung dalam Pancasila dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia. “Dengan gotong royong kami mampu menangani Covid-19. Dunia menghadapi kesulitan besar, termasuk negara-negara maju juga kesulitan. Indonesia mampu karena gotong royong,” ungkapnya.

Semangat gotong royong dalam konteks saat ini, menurut Benny, juga perlu diterapkan untuk membantu peternak sapi yang saat ini tengah menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Gotong royong yang dimaksud adalah kerja sama melibatkan peternak dan pemerintah mulai level desa. Sehingga saat dilakukan secara bersama-sama akan terbangun sikap empati, solidaritas dan kesetiakawanan.

Presiden Joko Widodo, kata Benny, mengatakan Pancasila dapat menjadi ideologi kerja. Secara spesifik, kebijakan yang dikeluarkan elite politik harus menunjukan keberpihakan kepada rakyat kecil yang berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

“Kalau sekarang peternak menghadapi masalah karena ada serangan PMK, justru mereka harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah pusat dan daerah,” ucap Benny.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, mengatakan peternak jangan panik perihal wabah PMK. Bila mendapati hewan ternak terjangkit penyakit, peternak cukup menghubungi babinsa, babinkamtibmas, lurah, dan kecamatan, agar kemudian dapat diteruskan hingga ke dinas terkait.

Menurut Bagas, hewan ternak yang terjangkit wabah PMK dapat diidentifikasi apbila sapi terus menerus mengeluarkan air liur. Ini dikarenakan sariawan di lidah dan mulut hewan sehingga mengakibatkan luka di rongga mulut dan kuku. Kondisi ini menyebabkan nafsu makan sapi menurun hingga berakibat kematian.

“Bila mengalami gejala tersebut tolong segera dilaporkan dan pisahkan sapi yang sakit dari yang lain. Agar menghindari penularannya, perlu menjaga kebersihan kandang dengan menyemprot disinfektan dan kebersihan peternak dengan mencuci tangan,” kata Bagas.