Agenda "Jokowi 3 periode" bisa menyusup lewat pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Peluang itu terbuka karena MPR masih mempertahankan opsi pengesahan PPHN lewat amendemen UUD 1945. Sejumlah partai yang sebelumnya menolak amendemen pun tetap melanjutkan upaya menghidupkan kembali haluan pembangunan negara seperti yang berlaku di era Orde Baru itu.

Tim perumus PPHN masih membuka ruang opsi amendemen UUD 1945 meski peluangnya diklaim kecil. Pilihan itu berpeluang ditumpangi agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika yang membolehkan keturunan eks anggota PKI menjadi calon prajurit perlu dilanjutkan dengan aturan jelas. Harus dibarengi dengan usaha rekonsiliasi.

Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS, mengkritik mobilisasi kepala desa untuk mendukung agenda politik Jokowi tiga periode. Bisa memicu perpecahan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak mempercepat penyelidikan dugaan kartel minyak goreng. Masih terbentur kurangnya bukti.

Pergantian warna dasar pelat nomor kendaraan bermotor dari hitam menjadi putih belum ada kejelasan. Perubahan warna pelat nomor ini untuk mendukung sistem tilang elektronik.

Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus syarat keturunan non-PKI dari pendaftaran anggota TNI mendulang pujian. Instansi lain diminta mengikuti sikap Andika.

Pekerjaan dan pemasangan alat SPARING di IPAL Pond E PT. KBN (Persero)

Menawarkan beragam perawatan kecantikan dan outlet yang nyaman. 

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?