Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan kartel sebagai salah satu penyebab kenaikan harga minyak goreng. Komisi antimonopoli ini menduga para produsen besar mengatur pasokan dan harga. Ada empat produsen yang menguasai 46,5 persen pasar minyak goreng nasional.

Pernyataan Jaksa Agung bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tak perlu dihukum dan cukup mengembalikan kerugian negara menyesatkan.

Adam Setiawan, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, mengurai masalah dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, termasuk aspirasi rakyat Kalimantan Timur dan otorita IKN.

Lima paket kandidat akan bersaing memperebutkan kursi direksi BEI periode 2022-2026. Mereka bakal menghadapi target mengerek jumlah investor hingga menyiapkan regulasi untuk IPO start-up digital.

Pemerintah menyarankan hanya pasien Covid-19 bergejala berat dan kelompok rentan yang dirawat di rumah sakit. Tingkat keterisian ranjang Covid-19 sudah mancapai 54 persen di Jakarta.

Pasien Omicron di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, menunjukkan gejala batuk kering 63 persen, nyeri tenggorokan 54 persen, pilek 27 persen, sakit kepala 36 persen, dan demam 18 persen.

Badan Intelijen Negara melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyunyikan vaksin. BIN adalah salah satu lembaga yang berada di garda depan dalam pencegahan virus Covid-19.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?