Pegawai KPK yang dianggap tak lulus tes wawasan kebangsaan dijanjikan bekerja di BUMN, dengan syarat mau mengundurkan diri terlebih dahulu.  Mekanisme perpindahan personel lintas instansi ini belum pernah terjadi dan tidak memiliki dasar aturan. Kementerian BUMN menyatakan tidak tahu-menahu soal penyaluran tenaga kerja tersebut. Jebakan baru? 

Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.

Sebagian pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan ditawari pindah kerja ke BUMN. Satu lagi bukti mundurnya upaya pemberantasan korupsi.

Sertifikat vaksin Covid-19 seharusnya tak boleh menghalangi orang mendapatkan layanan publik. Pemerintah harus mengedepankan hak atas kesehatan.

 Pemerintah mengubah skema PPnBM untuk LCGC, dari nol persen menjadi 3 persen.

Satpol PP DKI Jakarta menertibkan reklame rokok di minimarket dan supermarket. Jumlah perokok remaja pada 2018 mencapai 9,1 persen.

Ada perbedaan pendapat antara pihak kejaksaan dan kepolisian mengenai kewenangan penghentian perkara narkoba setelah tim asesmen memutuskan rehabilitasi terhadap tersangka.

Varian lambda dilaporkan ada di 42 negara dan varian mu di 49 negara.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?