Indonesia dalam beberapa hari terakhir bertengger di papan atas daftar negara yang limbung dihantam gelombang kedua pandemi Covid-19. Jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona di Tanah Air tertinggi di dunia, menyalip India, Brasil, dan Rusia. Pembatasan darurat yang diperluas hingga ke luar Jawa belum bisa mengerem laju wabah.

Angka kematian akibat wabah dan jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia per 14 Juli.

Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menghukum penyidik kasus korupsi dana bansos menimbulkan syak wasangka. Bisa menjadi celah untuk membebaskan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Orang sakit yang membutuhkan obat bukan konsumen biasa. Perlu jaminan hak mereka untuk mendapat obat terpenuhi.

Pemerintah akan membagikan dua jenis paket obat untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.

Kepolisian memperketat dan memperluas pemeriksaan di perbatasan Jakarta. Depok ikut mengeluarkan surat izin pekerja dengan nama Kipop.

DPR bersama pemerintah rampung membahas revisi kedua Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan akan membawanya ke sidang paripurna hari ini. Peningkatan dana otonomi khusus Papua harus diikuti dengan pengawasan ketat.

Selama masa pandemi, pekerja terancam pemecatan dan pemotongan upah.

Perlu segera diisi kekosongan jabatan agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Jadwal Pelatihan Tempo Komunitas

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?