Penolakan RUU Otonomi Khusus di Bumi Cenderawasih
Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disebut-sebut hanya menjawab kepentingan pemerintah pusat serta partai politik di Senayan. Pemekaran bukan jaminan orang asli Papua menjadi sejahtera.
arsip tempo : 173077817058.
JAYAPURA – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jan Christian Warinussy, mengatakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya menjawab kebutuhan dan kepentingan pemerintah pusat serta partai politik di Senayan. Menurut dia, selesainya pembahasan terhadap revisi kedua undang-undang tersebut justru semakin memperbesar wewenang pemerintah pusat dalam mengendalikan Papua.
Perubahan Pasal 1 te
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
