maaf email atau password anda salah


Penolakan RUU Otonomi Khusus di Bumi Cenderawasih

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disebut-sebut hanya menjawab kepentingan pemerintah pusat serta partai politik di Senayan. Pemekaran bukan jaminan orang asli Papua menjadi sejahtera. 

arsip tempo : 172109548639.

Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 1 Mei 2021. TEMPO/Prima Mulia. tempo : 172109548639.

JAYAPURA – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jan Christian Warinussy, mengatakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya menjawab kebutuhan dan kepentingan pemerintah pusat serta partai politik di Senayan. Menurut dia, selesainya pembahasan terhadap revisi kedua undang-undang tersebut justru semakin memperbesar wewenang pemerintah pusat dalam mengendalikan Papua.

Perubahan Pasal 1 te

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 16 Juli 2024

  • 15 Juli 2024

  • 14 Juli 2024

  • 13 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan