Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan langkah tepat. Keputusan ini memberi kesan Presiden tidak transparan. Bisa dimengerti jika, setelah keputusan itu, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyatakan penolakannya dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menuntut agar pengangkatan Patrialis menggantikan hakim Ahmad Sodiki yang pensiun dibatalkan.

Koalisi beranggotakan sejumlah organisasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Kontras, ini menilai pengangkatan Patrialis melanggar tiga undang-undang. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 undang-undang ini mensyaratkan pencalonan hakim konstitusi harus transparan dan partisipatif. Sedangkan Pasal 20 ayat 2 menyebutkan pemilihan hakim konstitusi harus obyektif dan akuntabel. Syarat-syarat itulah yang dianggap telah dilanggar.

Tanpa Luis Suarez, yang masih menjalani skors, Liverpool akan mengawali Liga Primer Inggris 2013-2014 di Stadion Anfield, Sabtu malam nanti. The Reds akan menjamu Stoke City.

Dengan beragam karya seni, Komunitas Atap Alis mengasah kreativitas sekaligus mempertebal rasa percaya diri anak-anak dan remaja di Ciracas, Jakarta Timur.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, Rudi Rubiandini, Selasa malam lalu. Dalam operasi tangkap tangan itu, penyidik menemukan uang yang diduga sebagai hasil suap dengan nilai total lebih dari Rp 8 miliar.

Kadir,
PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI DAN BEKERJA DI BADAN PUSAT STATISTIK

Saat arus balik Lebaran, urbanisasi kerap menjadi momok bagi Jakarta, yang tak kuat lagi menampung tambahan penduduk (overpopulated). Jakarta, yang merupakan episentrum kemajuan pembangunan negeri ini, selalu diserbu para pendatang baru yang kepincut oleh gemerlap Ibu Kota.

Labor Institute Indonesia memperkirakan jumlah pencari kerja yang menyerbu Jakarta pasca-Lebaran tahun ini bakal mencapai 1 juta orang (Koran Tempo, 12 Agustus 2013). Celakanya, sebagian besar dari mereka adalah tenaga kerja tanpa keahlian (unskilled worker).

Sidang pelanggaran disiplin digelar pekan depan.

Polisi menggunakan buldoser untuk membongkar barikade dan tenda.

Sembilan pasang calon wali kota meminta agar foto Danny-Ical diganti.

Daging yang dibuat di laboratorium ini dapat memainkan peran penting pada masa mendatang.

"Tindakan terdakwa tidak terencana."

Smartfren tak mau ketinggalan untuk menghadirkan ponsel berlayar 5 inci yang mumpuni.

Ia sempat menunggak cicilan rumah empat bulan. Mobil dijual. Motor operasional pun melayang.

JAKARTA - Untuk mengantisipasi aksi teror terhadap petugas kepolisian di Ibu Kota, jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya kini mengintensifkan patroli saat subuh. Operasi dilakukan setiap hari sejak awal pekan ini dengan menerjunkan ratusan polisi di titik tertentu sejak pukul 3 dinihari. "Itu waktu yang rawan," kata juru bicara Polres Jakarta Selatan, Komisaris Aswin, kemarin.

Operasi ini dilakukan besar-besaran di seluruh Jakarta. Setiap kepolisian sektor mengerahkan sedikitnya 30 anggota untuk berkeliling di wilayahnya setiap subuh. "Tujuan Operasi Subuh ini juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan senjata tajam dan senjata api," ujar Aswin.

SKK Migas akan menggelar tender penjualan minyak pekan depan.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Ternyata proses hukum bisa digerakkan atau tidak digerakkan, bergantung pada viral-tidaknya sebuah kasus.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?